NET
| |
 |
Pelaksanaan program layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga akhir tahun 2015 dinilai masih buruk. Selama dua tahun program berjalan banyak ditemukan permasalahan.
Menurut Direktur MediaLink Mujtaba Hamdi, masalah terbesar selama pelaksanaan JKN adalah masih banyak kasus kesalahan data Peserta Bantuan Iuran (PBI). Hal ini, disebabkan pengunaan data lama yang tidak dimutakhirkan. Kemudian, selalu ada perubahan prosedur, penambahan tugas, rumitnya rujukan, kurang sosialisasi, proses pengurusan klaim yang terlambat, hingga prosedur pendaftaran untuk perusahaan yang panjang dan lama.
"Data masih gunakan data 2011. Hasilnya, kelompok tidak mampu belum sepenuhnya dimasukkan. Selain itu, aturan pendataan seharusnya melibatkan warga, namun pelaksanaan di lapangan tidak seindah regulasinya," bebernya dalam diskusi yang digelar di resto Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta (Kamis, 28/1).
Menurut Hamdi, kunci persoalan adalah sistem validasi dan verifikasi harusnya lebih terbuka dan diterapkan secara merata di seluruh Indonesia.
"Kenyataan yang dilihat di lapangan ada banyak data lama yang masih masuk. Warga yang meninggalpun masih masuk, sehingga masih banyak masyarakat miskin yang tidak masuk. Pendataan masih kacau-balau," tambahnya.
"Ini ada di regulasi tapi implementasinya tidak merata sama sekali, ini tidak bisa dibiarkan. Tidak cukup ada regulasi saja, harus ada terobosan nasional inovatif yang diajukan pemerintah agar verifikasi validasi yang terbuka bisa maksimal," tegas Hamdi. [rmol]
Menurut Direktur MediaLink Mujtaba Hamdi, masalah terbesar selama pelaksanaan JKN adalah masih banyak kasus kesalahan data Peserta Bantuan Iuran (PBI). Hal ini, disebabkan pengunaan data lama yang tidak dimutakhirkan. Kemudian, selalu ada perubahan prosedur, penambahan tugas, rumitnya rujukan, kurang sosialisasi, proses pengurusan klaim yang terlambat, hingga prosedur pendaftaran untuk perusahaan yang panjang dan lama.
"Data masih gunakan data 2011. Hasilnya, kelompok tidak mampu belum sepenuhnya dimasukkan. Selain itu, aturan pendataan seharusnya melibatkan warga, namun pelaksanaan di lapangan tidak seindah regulasinya," bebernya dalam diskusi yang digelar di resto Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta (Kamis, 28/1).
Menurut Hamdi, kunci persoalan adalah sistem validasi dan verifikasi harusnya lebih terbuka dan diterapkan secara merata di seluruh Indonesia.
"Kenyataan yang dilihat di lapangan ada banyak data lama yang masih masuk. Warga yang meninggalpun masih masuk, sehingga masih banyak masyarakat miskin yang tidak masuk. Pendataan masih kacau-balau," tambahnya.
"Ini ada di regulasi tapi implementasinya tidak merata sama sekali, ini tidak bisa dibiarkan. Tidak cukup ada regulasi saja, harus ada terobosan nasional inovatif yang diajukan pemerintah agar verifikasi validasi yang terbuka bisa maksimal," tegas Hamdi. [rmol]
No comments:
Post a Comment