Cari Dukungan, Kades Tahan Kartu Jamkesmas

Gara-gara ditahan para kepala desa (Kades) banyak warga miskin belum menerima kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Mereka (para kades) akan menggunakan kartu itu untuk mencari dukungan saat maju dalam pemilihan kepala desa (pilkades).

Fakta mengejutkan itu ditemukan oleh sejumlah anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Klaten. Pantas saja banyak warga yang melaporkan belum menerima kartu Jamkesmas, padahal kartu tersebut sudah didistribusikan oleh Dinas Kesehatan, sejak awal Januari (2013) silam.

"Kami dapat banyak laporan masyarakat yang belum menerima kartu Jamkesmas. Saat Komisi IV sidak ke lapangan, ternyata kartunya ditahan untuk kepentingan pilkades," kata Ketua Komisi IV DPRD Klaten, Yoga Hardaya, Kamis (24/1/2013).

Penahanan kartu Jamkesmas untuk kepentingan apa pun tidak bisa dibenarkan, termasuk untuk kepentingan kades yang maju kembali dalam pilkades. Kartu tersebut sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, terutama bagi yang menderita sakit kronis.

"Dinas Kesehatan harus segera mengambil tindakan, supaya kartu yang sudah dibagikan ke kades lewat Puskesmas, segera disampaikan kepada masyarakat yang berhak. Jangan sampai ditahan dan baru dibagikan menjelang pilkades. Itu tindakan tak bertanggung jawab," tegas Yoga didampingi sejumlah anggota Komisi IV lainnya.

Program Jamkesmas untuk meringankan beban warga masyarakat miskin dalam mendapat layanan kesehatan. Jangan sampai digunakan untuk kepentingan pribadi kades yang akan maju kembali dalam pilkades, April mendatang.

Saat itu, kartu akan dibagikan dengan imbalan dukungan. Bila masalah itu dibiarkan, masyarakat yang akan menjadi korban.

(Merawati Sunantri, http://www.suaramerdeka.com)