Kutai Kartanegara Perluas Kepesertaan Jamkesda

Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, boleh berlega hati. Bila selama ini mereka tidak bisa menikmati fasilitas Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) maka kini mereka mulai dapat berobat atau memeriksakan kesehatan berbekal fasilitas Jamkesda.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) --melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kukar-- terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan terbaik dengan cara mengikut-sertakan seluruh penduduk Kukar yang belum terakomodasi dalam sistem jaminan kesehatan ke dalam program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). Pemkab Kukar memperluas kepesertaan Jamkesda dari semula hanya pegawai ketua RT menjadi seluruh penduduk.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kukar dr. Emmy Dasimah, peserta Jamkesda pada tahun 2009-2010 adalah pegawai T3D (Tenaga Tidak Tetap Daerah) dan ketua RT se-Kabupaten Kukar dengan jumlah peserta kurang lebih 8.947 jiwa. Kemudian pada 2011 pesertanya diperluas, yakni seluruh penduduk Kabupaten Kukar yang belum terakomodasi pada sistem jaminan kesehatan lain seperti Askes, Asabri, Jamsostek, Jamkesmas, dan Bumida. Diperkirakan kepesertaannya mencapai sekitar 432.422 jiwa. "Jaminan kesehatan daerah ini tujuannya adalah untuk mempermudah pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat," kata Emmy.

Mengenai kelembagaan, jelas Emmy lebih lanjut, sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yakni UPTD Jamkesda. Mereka yang terakomodasi dalam program Jamkesda akan memperoleh paket pelayanan rawat jalan tingkat I, rawat inap di puskesmas (yang memiliki fasilitas rawat inap), dan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Pelayanan rumah sakit yang diberikan meliputi rawat jalan tingkat lanjutan/spesialis, rawat inap tingkat lanjutan kelas III dan rawat inap ruang khusus (ICU, ICCU, PICU, dan NICU)

Selain itu, peserta Jamkesda juga mendapat pelayanan obat generik sesuai daftar obat standar rumah sakit, pelayanan khusus (seperti cuci darah dan radioterapi), tindakan medis (operasi), penunjang diagnostik (laboratorium) dan persalinan.

Sementara pelayanan yang tidak ditanggung Jamkesda adalah pemanfaatan pelayanan yang tidak sesuai prosedur pelayanan kesehatan antara lain scaling, bedah plastik, medical check up, susu dan makanan tambahan, pengobatan alternatif (tusuk jarum), pecandu narkotika, bunuh diri, alat bantu (kursi roda, kruk, kaca mata, dan gigi palsu), khitan tanpa indikasi medis, pengguguran kandungan tanpa indikasi medis, transportasi rujukan dan bencana alam.

Emmy menambahkan bahwa pemberian pelayanan kesehatan (PPK) dilakukan di 30 puskesmas dan jaringannya se-Kutai Kartanegara. Rumah sakit yang direkomendasi untuk peserta Jamkesda antara lain RSU AM Parikesit (Tenggarong), RS Aji Batara Agung Dewa Sakti (Samboja), RS Taman Husada (Bontang), RS Abdul Moies (Samarinda), RS Jiwa Samarinda, dan RS Kanudjoso (Balikpapan). UPTD Jamkesda beralamatkan Jl. Cut Nyak Dhien Nomor 33 Tenggarong, Kutai Kartanegara. “Warga masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang ingin mengurus Jamkesda silakan datang ke UPTD Jamkesda dengan membawa surat keterangan dari RT, RW dan Kelurahan,” terang Emmy.

Penyelenggaraan Jamkesda ini, jelasnya, merupakan amanat UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang selanjutnya dikukuhkan melalui Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah.

Melalui program Jamkesda diharapkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat bisa berjalan maksimal dengan kualitas prima. Masyarakat bisa dilayani kesehatannya, provider menikmati pekerjaannya, sedangkan dinas kesehatan dan pemerintah bisa menjalankan tugasnya sebagai regulator dalam menjamin pelayanan kesehatan di masyarakat. ***

=======================

Bantuan Sosial Orang Lanjut Usia

Pemerintah Kabupaten Kukar tidak hanya fokus pada perluasan kepesertaan Jamkesda. Melalui Dinas Sosial Kukar, Pemkab Kukar juga memperhatikan kesejahteraan orang cacat dan orang lanjut usia (lansia). Dengan dukungan Kementerian Sosial RI dan Kantor Pos Cabang Tenggarong, akhir September 2011, Dinas Sosial Kukar menyerahkan dana bantuan Jaminan Sosial Orang Dengan Kecacatan (JSODK) serta Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) kepada warga Kukar.

Dana tersebut merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial  RI untuk pencairan 6 bulan (Januari-Juni 2011). Bantuan ini langsung diserahkan secara simbolis oleh Kepala Dinas Sosial Kukar Drs. Mursito MM kepada 26 orang lansia dan 30 orang penderita cacat fisik dan mental dengan besaran Rp300.000/orang.

Adapun rinciannya, bantuan sosial untuk lansia diberikan kepada 8 orang warga Kecamatan Tenggarong, 4 orang warga Loa Kulu dan 14 orang warga Muara Muntai. Sementara penderita kecacatan diberikan kepada 7 orang asal Kecamatan Sebulu, 6 orang warga Tenggarong Seberang, 5 orang warga Loa Janan, 2 orang warga Kota Bangun, 1 orang asal Muara Jawa, 1 orang warga Sangasanga, 1 orang warga Muara Muntai, 1 orang asal Muara Badak, dan 6 orang warga Tenggarong. Mereka berasal dari 16 kelurahan/desa yang berhak menerimanya.

Kepala Dinas Sosial Kukar Mursito mengatakan, dalam rangka mensukseskan program Gerbang Raja serta mewujudkan pembangunan rakyat sejahtera di Kukar, warga Kukar patut bersyukur dan bangga dengan adanya bantuan dari Kementerian Sosial  RI dan Pemerintah Provinsi. Artinya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi telah membantu Pemkab Kukar untuk mengurangi beban bagi penyandang kesejahteraan sosial di Kukar.

Selain menyerahkan bantuan sosial kepada lansia dan penyandang cacat fisik dan mental, Dinsos Kukar juga akan memprogramkan bedah rumah tidak layak huni dan tim telah memetakan 6 kecamatan yang rumah-rumah warganya layak untuk segera dibedah.

Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan sasaran, tim langsung melakukan door to door (dari rumah ke rumah) yakni melihat langsung kondisi rumah warga, dan tahun 2011 ini sebanyak 30 rumah yang dibedah dan akan menjadi percontohan untuk tahun 2012. “Insya Allah pada 2012 nanti 12 Kecamatan lainnya bisa menyusul untuk kami bedah sehingga masyarakat Kukar tidak ada lagi yang miskin,” terang Mursito. *