Semua Keluarga Miskin Miliki Jamkes

Pada tahun 2014, semua keluarga miskin di Sulawesi Utara (Sulut) diupayakan telah memiliki jaminan kesehatan. Pada tahun itu pula semua warga masyarakat miskin akan dilindungi oleh jaminan kesehatan dari pemerintah.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulut, dr. Maxi  Rondonuwu, menjelaskan, jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin ini akan diberikan dalam bentuk jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). Khusus untuk program Jamkesda, Rondonuwu mengatakan, saat ini ada sekitar 192.000 sasaran Jamkesda. Jumlah ini sudah termasuk peserta di semua kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sulut.

“Setiap tahun kami selalu berusaha meningkatkan sasaran Jamkesda dan Jamkesmas. Target kami 2014 nanti semua keluarga miskin di semua kabupaten kota bisa dilindungi oleh program Jamkesda,” ujar Rondonuwu sebagaimana dikutip oleh Tribun Manado belum lama ini.

Kepala Dinkes Minahasa, dr Tineke Sumual, menambahkan, pihaknya pasti bisa menjangkau semua keluarga miskin di Minahasa dengan program Jamkesmas dan Jamkesda pada 2014. Tineke menjelaskan, total warga miskin yang telah masuk dalam program Jamkesmas mencapai sekitar 59.000 orang dan program Jamkesda menjangkau sekitar 4.000 warga miskin.

“Berdasarkan data statistik, masih ada sekitar 20.000 keluarga miskin di Minahasa yang masih harus dijangkau oleh program Jamkesmas dan Jamkesda. Kami optimis tahun 2014 nanti semua warga miskin di Minahasa bisa mendapat pelayanan kesehatan gratis,” tuturnya.

Terkait program Jamkesda, Tineke mengatakan, jumlah warga yang dilindungi oleh Jamkesda belum mengalami penambahan dibanding tahun sebelumnya. Menurutnya, anggaran di Pemkab Minahasa masih terbatas karena sebagian besar digunakan untuk membayar gaji pegawai. “Kami akan kembali mengusulkan penambahan kuota peserta Jamkesda. Namun penambahan ini akan disesuaikan dengan keuangan daerah,” ujarnya.

Di tengah gencarnya pencapaian target jangkauan Jamkesmas dan Jamkesda di Sulawesi Utara, sejumlah pasien miskin yang menggunakan program Jamkesmas dan Jamkesda kurang diakomodir pihak rumah sakit dengan alasan tidak jelas. "Banyak aspirasi masuk pada saya, bahwa memanfaatkan Jamkesmas-Jamkesda tidak ada gunanya, karena pihak rumah sakit sering abai atau membuat pelayanan yang rumit," ungkap anggota DPRD Sulut Felly Runtuwene.

Aspirasi yang diterima wakil rakyat asal daerah pemilihan Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara itu kebanyakan berasal dari warga miskin di kecamatan Tumpaan, Tatapaan dan Tareran.

Pihak pemerintah daerah dan rumah sakit harus memperhatikan keluhan masyarakat miskin itu, karena menyangkut pelayanan kesehatan memiliki risiko yang sangat besar. "Kalau Jamkesda sudah dianggarkan di APBD dan Jamkesmas di APBN, kenapa pihak rumah sakit selalu membuat rumit masyarakat miskin," ujar  Felly bertanya-tanya.

Sejumlah rumah sakit yang sering mengabaikan program santunan sosial bidang kesehatan itu, merupakan rumah sakit besar dan dikenal luas oleh masyarakat serta berada di Kota Manado. "Bayangkan saja ada pasien miskin dari Minahasa Selatan sudah lama datang ke rumah sakit, belum mendapatkan pelayanan kesehatan karena hanya membawa rekomendasi Jamkesda, kemudian ketika dirawat ada tebusan obat mahal yang tidak bisa gunakan program sosial itu," jelas Felly kepada Kantor Berita Antara.

Sebelumnya, Gubernur Sulut SH Sarundajang telah mengingatkan kepada rumah sakit yang ada, untuk mengakomodasi warga miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan, karena sudah ada program sosial seperti Jamkesmas dan Jamkesda.

Jadi, di tengah gencarnya menggapai target jangkauan peserta Jamkesmas dan Jamkesda, Pemerintah Provinsi Sulut harus memonitor dan mengevaluasi kinerja rumah sakit yang telah menjalin perjanjian kerja sama pelayanan pasien-pasien peserta kedua program jaminan kesehatan tersebut.

======================

Jaminan Kesehatan Gratis  Buat Nelayan

Mulai tahun 2012 ini, ribuan nelayan di Sulawesi Utara memperoleh jaminan kesehatan, berupa pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas, rumah sakit swasta dan rumah sakit pemerintah. Jaminan kesehatan kepada nelayan itu juga berupa obat dan perawatan rujukan rumah sakit luar daerah.

Program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) Sulawesi Utara untuk kalangan nelayan dicanangkan secara simbolik di Kabupaten Minahasa Utara yang ditandai pemberian sejumlah kartu Jamkesda kepada para nelayan pada pertengahan Maret 2012 lalu.

Kepala Dinas Kesehatan Sulut, Maxi Rondonuwu, menjelaskan target 

Jamkesda nelayan sebanyak 20.000 orang ditopang dana APBD Sulut senilai Rp8,5 miliar per tahun, serta APBD kabupaten dan kota senilai Rp7 miliar. Pemprov Sulut mempelopori program Jamkesda untuk nelayan itu mengingat kehidupan nelayan berisiko gangguan kesehatan. Jumlah nelayan yang telah memperoleh kartu Jamkesda hingga pertengahan Maret 2012 sebanyak 2.000 orang. Mereka bermukim di Kota Manado, Kabupaten Minahasa Selatan, dan Kabupaten Minahasa Utara."Tidak ada batas umur, semua nelayan di Sulut harus masuk dan didaftar ke Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi," kata Maxi Rondonuwu.

Balai kesehatan nelayan di kabupaten-kabupaten wilayah perbatasan seperti Sangihe, Sitaro, dan Talaud, berada di tempat pelelangan atau pelabuhan perikanan.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sulut, Happy Joy Korah, menambahkan, jumlah nelayan miskin di Sulawesi Utara hanya sekitar 12.000 orang, sebagian terdapat di Sangihe dan Talaud. Menurut dia, kehidupan nelayan kota termarjirnalkan oleh kegiatan pembangunan jalan pantai, sehingga mereka perlu memperoleh prioritas.

Korah menyebutkan, jumlah nelayan Kota Manado sekitar 1.000 orang, tetapi yang terdaftar mendapat Jamkesda baru 200 orang.

Vecky Caroles, dari Asosiasi Nelayan Tradisional Kota Manado, mengungkapkan, banyak nelayan tidak tahu program Jamkesda yang digulirkan oleh pemerintah provinsi. "Kami sendiri, pengurus asosiasi nelayan tradisional, baru tahu ada program Jamkesda," tandasnya.

Menurut Caroles, selama ini perhatian pemerintah terhadap kehidupan nelayan sangat minim. Banyak nelayan Kota Manado menganggur, karena tergusur pembangunan jalan pantai. Nelayan tidak mendapat jaminan hidup saat tidak melaut karena ombak tinggi. "Kami dengar dari berita televisi, Menko Kesra memerintahkan pemberian beras kepada nelayan yang gagal melaut karena ombak. Tetapi sampai hari ini beras tak pernah kami dapat," katanya.