Pemerintah --melalui Badan Pertimbangan Tabungan
Perumahan-Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS)-- mendorong kalangan PNS untuk
bisa memiliki rumah tinggal. Pasalnya, hingga kini jumlah PNS yang belum
memiliki rumah masih cukup banyak.
Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS, Ariev Baginda
Siregar, mengungkapkan, pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat
(Kemenpera) dan Bapertarum-PNS sebenarnya memiliki sejumlah program yang dapat
dimanfaatkan oleh para PNS. Adanya bantuan uang muka dan fasilitas likuiditas
pembiayaan perumahan (FLPP) merupakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan PNS.
"Kami akan terus mendorong PNS untuk memiliki rumah meski
melalui kredit. Para PNS di Indonesia memang belum menyadari sepenuhnya bahwa
kepemilikan rumah merupakan salah satu hal penting yang harus
diprioritaskan," ujarnya usai sosialisasi Bapertarum-PNS di Graha REI
Jatim, Surabaya, akhir pekan ini.
Menurut Ariev, kebanyakan PNS di Indonesia lebih memilih kredit
konsumtif untuk membeli kendaraan bermotor dan barang-barang eletronik ketimbang
kredit perumahan. Hal tersebut menyebabkan repayment para PNS berkurang di
pihak perbankan, karena banyaknya kredit yang diambil oleh para abdi negara
tersebut, salah satunya dengan memanfaatkan surat pengangkatan PNS sebagai
agunan.
Berdasarkan data yang ada, realisasi penetrasi pasar perumahan
untuk PNS yang dibeli melalui pola kredit maupun cash dari 2003 rata-rata
berkisar pada angka 12 persen. Sedangkan jumlah PNS yang belum memiliki rumah
sekira 30 persen dari 4,5 juta PNS yang ada atau sebanyak 1,5 juta orang.
Untuk itu, Bapertarum-PNS tahun ini akan lebih proaktif
menjemput pola di pasar perumahan PNS. Pihaknya pun juga telah memulai
melakukan road show ke sekira 262 kabupaten/kota di Indonesia untuk mengajak
pemerintah daerah, pengembang, dan bank untuk menawarkan perumahan kepada para
PNS. Dia juga mengimbau agar PNS segera memanfaatkan bantuan yang disediakan
oleh Kemenpera dan Bapertarum PNS.
"Jika merunut target pembiayaan pembelian rumah bersubsidi
melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), Kemenpera
menargetkan sekitar 122.000 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah
tahun ini. Dari jumlah itu, jika kita bisa membantu kucuran uang muka bagi PNS
sebanyak 15.000 unit saja cukup bagus," tukas Ariev.
Lebih lanjut, Ariev menuturkan, PNS bisa memanfaatkan Bantuan
Uang Muka (BUM) serta sebagian biaya membangun senilai total Rp15 juta, kepada
PNS golongan I hingga III.
No comments:
Post a Comment