Jamkesmas Timbulkan Moral Hazard untuk Masyarakat

Program pemberian jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dinilai mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berobat ke pusat kesehatan masyarakat maupun rumah sakit. Dengan adanya kartu tersebut, masyarakat tidak enggan lagi untuk berkunjung ke rumah sakit.

Namun di sisi lain, Jamksemas memicu terjadinya bagi moral hazard bagi masyarakat miskin. Pasalnya dengan kartu tersebut masyarakat dapat berobat secara gratis ke rumah sakit kapan pun mereka mau.

''Karena gratis kalau merasa sakit sedikit saja langsung berobat ke rumah sakit. Padahal sebenarnya tidak perlu. Yang terjadi saat ini Jamkesmas menimbulkan moral hazard bagi masyarakat,'' tutur Prof dr Siswanto Agung Wilopo SU SCD Kepala Bagian Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat (IKM) Fakultas Kedokteran UGM.

Menurutnya, jika hal tersebut tidak diantisipasi akan terjadi lonjakan pasien miskin yang berobat ke rumah sakit. Dampaknya, rumah sakit tidak akan mampu lagi menampung pasien miskin yang sakit.

''Seperti pada kasus bayi kembar Dera di Jakarta terjadi karena ketidaksiapan layanan rumah sakit. Pemberian Jamksemas tidak diimbangi dengan penyediaan fasilitas rumah sakit yang memadahi,'' jelas Ketua Dies FK UGM itu.

Guna mengantisipasi kejadian yang sama, ditambah menyongsong diberlakukannya BPJS pada 2014 mendatang yang memberikan jaminan kesehatan bagi semua masyarakat termasuk warga miskin, Dia menyebutkan bahwa rumah sakit perlu mempersiapkan infrastruktur pendukung pelayanan kesehatan tidak hanya di rumah sakit tetapi juga di tingkat pelayanan primer atau dokter keluarga.

Selain itu juga peningkatan kualitas pada sumberdaya manusianya. ''Sebenarnya semua bisa disiapkan, yang diperlukan adalah komitmen politik,'' katanya.

Pernyataan senada disampaikan Prof dr Budi Mulyanto SpPK(K) MM Ketua Umum ASM 2013. Rumah sakit harus benar-benar mempersiapkan diri menyongsong pelaksanaan BPJS yang akan dilaksanakan dalam beberapa bulan lagi. Menurutnya, penerapan sistem BPJS harus disertai dengan kesiapan rumah sakit baik fasilitas maupun sumber daya manusianya.

Rumah sakit harus bisa mengeluarkan paket-paket layanan berbasis kendali mutu dan biaya. ''Rumah sakit harus mengeluarkan tarif-tarif sesuai dengan BPJS. Mutu harus tetap dipertahanakan, tetapi biaya juga tetap diperhatikan,'' tandas mantan Direktur RSUP Dr Sardjito itu.

Dari http://www.suaramerdeka.com