Anggota Dewan dan Pejabat Suka Nitip Pasien

RSUD Subang masih kebingungan untuk meningkatkan fasilitas rumah sakit dengan didukung alat kesehatan yang lengkap. Pasalnya, pihak Pemkab Subang masih menunggak pembayaran atas biaya berobat pasien Jamkesda sebesar Rp 5 miliar.

"Di antara tunggakan itu, yang sulit ditagih itu tunggakan atas pasien titipan dari sejumlah pejabat dan anggota DPRD di Kabupaten Subang. Karena mereka titipan, mereka dimasukkan ke kelas. Namun, ketika selesai berobat, mereka memakai kelas 3 untuk pasien Jamkesda," kata Wakil Direktur Pelayanan RSUD Subang Dwina Marchiawati kepada wartawan di Kantor PMI Kabupaten Subang, Rabu (6/3/2013).

Ia menjelaskan, awalnya, sejumlah pasien miskin, dititipkan oleh sejumlah pejabat dan anggota dewan tersebut. "Namun belakangan, kami kesulitan menagih biaya pengobatannya, kami nagih ke siapa," kata dia seraya mengatakan dia belum bisa memberitahukan siapa dan berapa anggota dewan dan pejabat yang menitipkan tersebut.

"Untuk siapa-siapanya, saya belum bisa sebutkan," kata Dwina.

Meski masih memiliki tunggakan tersebut, pihaknya menegaskan pelayanan terhadap masyarakat, tidak akan terganggu. "Kalau untuk pelayanan pada masyarakat, dipastikan tidak terganggu. Hanya saja, fasilitas yang tidak mendukung tidak membuat maksimal pelayanan," ujar Dwina.

www.jabar.tribunnews.com