PT Askes yang ditunjuk oleh Pemrov DKI Jakarta
untuk membantu mengelola sistem Kartu Jakarta Sehat (KJS) berjanji akan
melakukan pembenahan dalam sistem rujukan layanan kesehatan.
Membludaknya pasien KJS yang minta diobati di rumah
sakit (RS) dinilai tidak benar dan perlu segera dibenahi.
"Sekarang di DKI semua pasien diobati di RS
rujukan tertinggi (top referral hospital), seperti RSCM (RS Cipto
Mangunkusumo). Akibatnya terjadi penumpukan pasien di sana," ujar Dirut PT
Askes Fachmi Idris, di Jakarta, Rabu (13/3/2013).
Menurut Fachmi, penumpukan pasien di RSCM
sebetulnya tidak perlu terjadi kalau sistem rujukan kesehatan berjenjang
berjalan dengan baik.
Dia mengatakan, RS top referral seyogianya hanya
untuk melayani penyakit rujukan khusus dengan tenaga dokter subspesialis.
Pasien dengan penyakit ringan cukup diobati di
sarana kesehatan primer, seperti puskesmas. Bila puskesmas tidak bisa melayani,
maka puskesmas bisa merujuk ke layanan kesehatan sekunder (layanan kesehatan
tingkat II), yaitu RS yang memberikan layanan spesialis/subspesialis terbatas.
Menurut standar Badan Kesehatan Dunia, WHO,
idealnya dari rata-rata 1.000 warga yang sakit, hanya 1 yang masuk RS top
refefferal seperti RSCM.
Berkaca dari hal itu, PT Askes berjanji akan
membantu Pemrov DKI Jakarta untuk memerkuat sarana layanan kesehatan primer.
"Bantuan yang kita berikan khususnya pada layanan teknologi
komunikasi," ujarnya.
Sedangkan untuk layanan di RS, perseroan akan
membantu menyosialisasikan sistem Ina-CBG's (Indonesia Case Base Group’s), atau
sistem pembiayaan layanan kesehatan berbentuk paket berdasarkan diagnosa.
Sebelumnya Pemrov DKI Jakarta dan PT Askes telah
meneken nota kesepahaman pengelolaan KJS pada awal Maret lalu.
DKI Jakarta merupakan salah satu wilayah selain
Nanggroe Aceh Darusalam dan Gorontalo yang terpilih sebagai wilayah uji coba
Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang akan dimulai pada Juni
2013 nanti.
Menurut Fachmi, penerapan KJS akan menjadi masukan
atau cetak biru bagi PT Askes yang akan menjadi BPJS Kesehatan pada Januari
2014 nanti.
Dalam uji coba BPJS di DKI, Fachmi juga akan
melihat berapa besaran iur premi ideal bagi kepesertaan BPJS. Pada KJS, iur
premi yang dipatok adalah Rp23 ribu per orang per bulan.
Sedanngkan dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan di 2014
nanti, Kementerian Keuangan mengusulkan iur premi bagi kelompok Penerima
Bantuan Iuran (PBI) adalah Rp15 ribu per bulan per orang. PBI adalah kelompok
masyarakat miskin yang iuran preminya dibayari pemerintah.
"Kita akan lihat nanti, mana iur premi yang
paling ideal dari hasil simulasi selama enam bulan yang dilakukan di DKI
Jakarta," tuturnya.
Saat ini jumlah sasaran warga dalam program KJS
adalah 4,7 juta jiwa, yang terdiri dari 1,2 juta jiwa peserta Jamkesmas, dan
sisanya sebanyak 3,5 juta jiwa penduduk DKI Jakarta lainnya.
Dengan perhitungan premi per member per month
(PMPM) Rp23 ribu, dan total anggaran kesehatan tahun ini sebesar Rp1,2 triliun.
No comments:
Post a Comment