Persoalan Utama Masyarakat Dairi

Melihat adalah satu hal. Memandang adalah hal lain. Memahami apa yang Anda lihat adalah hal ketiga. Belajar dari apa yang Anda pahami adalah hal lain lagi. Tetapi bertindak atas apa yang Anda pelajari adalah hal yang benar-benar berarti.

Harry Lorayne, penulis pada Harvard Business Review

Satu pelajaran menarik dari kunjungan kerja ke desa-desa dalam rentang waktu tiga tahun masa pengabdian saya sebagai Bupati Dairi adalah betapa pentingnya aparatur pemerintah daerah (kabupaten) untuk langsung turun ke tengah-tengah masyarakat. Turun untuk melihat, memandang, memahami lalu bertindak terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh warga masyarakat. Hal ini, salah satu indikatornya, tercermin pada ungkapan warga masyarakat yang dikunjungi, “Sungguh luar biasa, bagaikan mimpi, dan baru ini pertama kali ada kegiatan seperti ini dan merasakan betapa besarnya kasih Pemerintah terhadap kami masyarakat.”

Ungkapan warga masyarakat ini menggambarkan betapa pentingnya kehadiran pemerintahan yang menaruh perhatian, terutama di daerah-daerah tertinggal dan terpencil. Bupati dan Wakil Bupati bersama pimpinan SKPD datang ke desa-desa untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat desa, berbaur dan mendengarkan kondisi ataupun permasalahan yang ada di setiap desa. Serta berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut bersama-sama warga masyarakat desa atau menjadikannya program dan kegiatan prioritas pada perencanaan pembangunan Kabupaten Dairi.

Masyarakat harus menjadi titik sentral pembangunan. Karena itu, masyarakat juga harus bisa menjadi penggerak pembangunan. Namun, untuk membangkitkan semangat membangun, harus dimulai dari membangun kepercayaan (trust). Setelah ada kepercayaan dari masyarakat, dapat dikembangkan partisipasi aktif pada masyarakat. Jika perlu, maka dapat saja dipantik dengan pemberian insentif atau hadiah kepada warga masyarakat yang bersedia berpartisipasi aktif dan mampu menjalankan berbagai program pembangunan secara baik dan tertata.

Dengan kunjungan ke desa-desa kami berusaha memotivasi partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi yang memberdayakan masyarakat merupakan sebuah kegiatan yang dapat melibatkan banyak orang. Memutus mata rantai kemiskinan bukanlah dengan langkah memberikan bantuan cuma-cuma kepada rakyat. Yang penting adalah bagaimana upaya pemerintah memberi kemudahan akses masyarakat kepada pelayanan pendidikan, kesehatan dan pertanian. Partisipasi aktif masyarakat dapat disertai dengan mengembangkan gerakan penduduk untuk membangun keluarga yang berorientasi kerja dan menghidupkan kembali lembaga-lembaga yang pernah ada di desa, seperti Posyandu dan Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga).

Pembangunan partisipatif merupakan model pembangunan yang memposisikan masyarakat sebagai subyek atas program-program pembangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan mereka sendiri, dengan cara melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai evaluasi. Sejalan dengan itu ada beberapa pendekatan yang telah dikembangkan untuk memposisikan masyarakat yang ada di pedesaan bukan sebatas sebagai obyek atau penonton tetapi harus secara aktif ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan menikmati pembangunan. Metode yang dimaksudkan, antara lain: pertama, pendekatan partisipatif dan dialogis yang dilakukan di antara masyarakat di mana mereka secara bersama-sama menganalisis masalah dalam rangka merumuskan perencanaan dan kebijakan secara nyata, sehingga pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat sesuai dengan aspirasi dan kepentingan petani dalam mengatasi permasalahan.

Kedua, memadukan pendekatan dari bawah dan dari atas (bottom-up and top-down approach). Dalam hal merumuskan suatu program, pemerintah harus melihat bagaimana respon masyarakat terhadap program dan kegiatan yang sedang dicanangkan. Pemerintah hanya berperan sebagai motivator, fasilitator, dan mediator dalam proses perumusan dan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Ketiga, dalam perencanaan ataupun pelaksanaan suatu program harus mempertimbangkan kondisi sosio-kultural masyarakat yang ada pada wilayah tersebut dan juga tetap mempertimbangkan kelembagaan masyarakat desa yang telah ada.

Dan keempat, menggunakan tenaga pendamping lapangan yang berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Perguruan Tinggi yang bertugas sebagai motivator dan fasilitator dalam penyusunan dan pelaksanaan suatu program.

Melalui kunjungan kerja ke desa-desa, kami berusaha memantik partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan wilayah Kabupaten Dairi. Berkat hubungan yang makin baik dengan masyarakat, selama turun lapangan ke desa-desa, kami menemukan beberapa persoalan yang dihadapi oleh warga masyarakat Dairi.

A.   Pendidikan

Permasalahan sektor pendidikan yang sangat mendesak untuk diantisipasi adalah masih ditemukannya siswa-siswi kelas satu sampai kelas tiga Sekolah Dasar (SD) belum lancar Membaca, Menulis dan Berhitung (Calistung).

Yang juga cukup berarti, Tim “Bekerja untuk Rakyat” menemukan fakta sekolah-sekolah yang masih kekurangan guru. Penyebaran guru masih belum merata sesuai dengan kebutuhan. Memang, rasio guru terhadap siswa (khususnya siswa SD) relatif ideal, yakni 1 : 14,86. Rasio ini secara umum cukup ideal mengingat Standar Nasional Pendidikan mensyaratkan minimal 1:18.

Kemudian, temuan lain yang tidak kalah berarti, adalah minimnya jumlah sarana Taman Kanak-kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di mana hanya ada 15 TK dan 85 PAUD. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk usia TK/PAUD (4-6 tahun) yang mencapai 20.423 anak, maka jumlah sarana itu relatif tidak memadai. Sarana sejumlah itu cuma mampu menampung sebanyak 2.969 anak atau sekitar 14,54 persen. Arti kata, sekitar 85,46 persen anak usia TK/PAUD belum merasakan pendidikan yang sangat penting bagi anak manusia ini.

Selain itu, selama kunjungan kerja ke desa-desa, Tim “Bekerja untuk Rakyat” menemukan pula kenyataan minat baca anak-anak usia sekolah yang relatif rendah. Hal ini tidak terlepas dari minimnya ketersediaan fasilitas buku pelajaran sekolah, buku-buku panduan keterampilan yang merangsang minat baca, dan keterbatasan sarana informasi.

Rendahnya minat baca, lebih jauh minat untuk bersekolah, pun disebabkan kondisi akses jalan menuju sekolah-sekolah yang sulit dilalui bilamana hujan turun. Sudah demikian sulit, masih ditambah lagi kondisi permebelan sekolah yang jauh dari memadai –baik secara kualitas maupun kuantitas.

Masih berkaitan dengan dunia pendidikan, Tim “Bekerja untuk Rakyat” menjumpai fakta kompetensi mengajar guru yang belum sesuai harapan, perhatian orang tua siswa relatif rendah, komunikasi orang tua murid dengan sekolah yang tidak berjalan, anak-anak dibebani kerja untuk membantu menutupi kebutuhan keluarga, dan asupan nutrisi anak yang kurang memenuhi kebutuhan kesehatan.

B.    Kesehatan

Pembangunan sektor kesehatan akan terus dilanjutkan, karena sektor ini memegang peran penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Sebab itu, Pemerintah Kabupaten Dairi memasukkan sektor ini ke dalam tiga pilar pembangunan yang menjadi agenda prioritas untuk terus dilaksanakan secara berkelanjutan.

Salah satu komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan sektor ini diimplementasikan melalui pemberian pelayanan di bidang kesehatan, terutama dalam setiap pelaksanaan kunjungan kerja ke desa-desa terpencil yang masih sulit memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah.

Di sektor kesehatan, Tim “Bekerja untuk Rakyat” menemukan fakta-fakta di lapangan, antara lain:

·         Daya tahan tubuh sebagian besar warga masyarakat yang rendah lantaran kondisi sosial ekonomi yang kurang baik.

·         Tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada belum optimal. Akibatnya, pencegahan dan atau penanganan dini terhadap penyakit belum dapat dilakukan.

·         Kelembaban udara yang mencapai sekitar 60-80% cukup optimal untuk hidup nyamuk malaria dengan umur yang panjang.

·         Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat melalui penciptaan lingkungan hidup yang sehat dan bersih, misalkan pembersihan saluran air dari kotoran sampai yang dapat menjadi sarang nyamuk, tersedianya ventilasi rumah yang cukup agar proses sirkulasi udara dari dan ke ruangan berlangsung lancar, penyediaan makanan dengan menggunakan bahan yang bermutu dengan kondisi baik dan bersih.

·         Kurangnya kesadaran dan tingkat pendidikan ibu yang rendah dalam penyediaan gizi yang baik di lingkungan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa balita dengan gizi yang kurang akan lebih mudah terserang ISPA dibandingkan balita dengan gizi normal.

·         Kurangnya kesadaran ibu-ibu untuk memberikan imunisasi yang lengkap terhadap bayi/balitanya, terutama DPT dan Campak yang merupakan imunisasi yang dapat mencegah penularan penyakit ISPA terhadap anak bayi/balita.

·         Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gejala-gejala penyakit menular, sehingga penanganan yang dilakukan sedikit terlambat.  

Di samping fakta-fakta yang lebih menggambarkan tingkat kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat, kami juga menemukan sejumlah penyakit tidak menular yang diderita oleh kebanyakan warga masyarakat. Penyakit-penyakit tersebut di antaranya penyakit tekanan darah tinggi (hipertensi), penyakit tekanan darah rendah, maag (gastroenteritis), rematik, sakit kepala (cepalgia), sakit perut (gastritis), penyakit kulit (scabies), penyakit kurang darah (anemia), nyeri tulang belakang dan sakit gigi.

Munculnya penyakit tidak menular semacam itu tidak terlepas dari gaya hidup yang kurang sehat. Secara agak lengkap, penyebab penyakit tersebut adalah:

·         Pola makan yang tidak benar, misalkan makan yang berlebihan yang menyebabkan obesitas, makan tidak teratur, makan makanan yang tidak bergizi, mengkonsumsi berlebih makanan yang mengandung garam, mengkonsumsi kafein dan alkohol berlebihan, makanan tidak bersih dan jajan secara sembarangan.

·         Pola hidup yang kurang baik, umpama saja pola tidur yang tidak teratur, gaya hidup yang tidak aktif (malas berolah-raga), stres, penggunaan obat bebas secara berlebihan, lingkungan hidup tidak bersih, sering mandi pada malam hari, kurang tidur atau kurang istirahat (lelah dengan aktivitas berlebihan), dan rongga mulut yang tidak bersih.

·         Penyebab-penyebab lain seperti pemakaian obat tertentu (pil KB) dan adanya infeksi penyakit tertentu.

Untuk memperbaiki keadaan atau meningkatkan derajat kesehatan tersebut, saya berharap adanya peran aktif warga masyarakat. Perilaku masyarakat diharapkan bersifat proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah risiko terjadinya penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit, serta berpartisipasi aktif dalam gerakan aktivitas kesehatan masyarakat. Bagi pemerintah, hal ini menjadi masukan untuk bekerja lebih keras dalam perancangan program dan kegiatan yang menyentuh permasalahan-permasalahan yang langsung dihadapi oleh warga masyarakat dan segera mewujudkannya pada masa-masa berikutnya.

C.   Pertanian

Kondisi agroklimat, kesuburan tanah dan potensi sumber daya manusia di Kabupaten Dairi sangat mendukung pengembangan sektor pertanian. Pembangunan pertanian telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Dairi. Namun, mesti diakui, tingkat pendapatan warga masyarakat dari usaha tani belum meningkat sebagaimana diharapkan. Juga, kualitas hasil produksi pertanian masih relatif rendah. Kualitas rendah hasil produksi disebabkan oleh bibit yang kurang bermutu, perbedaan iklim antar-wilayah sehingga komoditi harus berbeda, bantuan bibit belum didasarkan kesesuaian lahan, tata kelola pertanian yang masih tradisional, dan akses permodalan yang sangat terbatas.

Kami menemukan banyak tanaman kelapa sawit ditanam di areal yang tidak cocok dari segi topografi dan tata guna lahan. Wilayah Kabupaten Dairi tidak sesuai untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit. Untuk itu Pemkab Dairi berusaha memberikan penjelasan kepada warga masyarakat agar dalam masa penanaman selanjutnya tidak lagi menanam kelapa sawit. Sementara bagi warga baru dalam tahap perencanaan atau masih relatif kecil pohon sawit, dianjurkan mengganti tanaman tersebut dengan komoditi kakao, kopi dan karet.   

Kami mesti mengakui bahwa kondisi bidang penyuluhan pertanian belum optimal. Bidang Penyuluhan pada Dinas Pertanian Kabupaten Dairi terdapat  tiga seksi, masing-masing Pengembangan dan Kelembagaan; Pelayanan dan Informasi; dan Pengembangan Tata Penyuluhan. Ketiga seksi ini memiliki tugas dan fungsi masing-masing dengan mempedomani Peraturan Bupati Dairi yang berlaku sehingga dapat mensukseskan Program Pembangunan Pertanian di Kabupaten Dairi.

Berdasarkan Data Keadaan November 2010, Bidang Penyuluhan memiliki sembilan orang Pegawai Struktural, 71 orang Tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) PNS dan 84 Orang Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu Penyuluhan Pertanian (THL-TBPP). Jumlah personil yang tersedia saat ini dirasakan kurang, sehingga masih memerlukan penambahan jumlah personil dalam pelaksanaan tugas-tugas ataupun kegiatan penyuluhan. Secara umum Tugas Pokok pada Bidang Penyuluhan antara lain:

* Menyiapkan kebijakan teknis pengembangan tata penyuluhan, penyusunan metode, rencana kerja penyuluhan dan pelaporan;

* Menyiapkan pedoman teknis pengelolaan pelayanan dan informasi penyuluhan;

* Memfasilitasi pengembangan teknik penyuluhan, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data hasil penyuluhan dan menyebarkannya melalui media yang tersedia;

* Menyiapkan bahan tentang teknis pengembangan kelembagaan;

* Menyiapkan bahan kajian pengembangan penyuluhan dan demonstrasi teknologi terapan;

* Memfasilitasi Pembentukan Kelompok Tani, Evaluasi dan kelayakan Kelompok Tani.

Berdasarkan data pada Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Dairi Tahun 2010 terdapat 74 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang terdiri dari 1.406 Kelompok Tani dengan rincian 848 Kelompok Tani yang sudah dikukuhkan dan 558 Kelompok Tani belum dikukuhkan yang tersebar di 15 kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Dairi.

Kelompok Tani dan Gapoktan tersebut menjadi salah satu sasaran utama dari kegiatan di Bidang Penyuluhan. Secara umum kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

* Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan kepada kelompok tani secara rutin;

* Melaksanakan kegiatan Demonstrasi Area untuk Komoditi Padi dengan perlakuan Pupuk Organik;

* Mengikut-sertakan petani dalam pelatihan-pelatihan dan studi banding ke Bogor;

* Memfasilitasi Kelompok Tani pada Kegiatan Sekolah Lapang - Pertanian Tanaman Terpadu (SL-PTT) dan Sekolah Lapang Iklim (SLI);

* Menggerakkan Kelembagaan Kelompok Tani dari segi permodalan melalui fasilitas Bantuan Langsung Masyarakat - Pengembangan Agribisnis Pedesaan (BLM-PUAP) dan LM-3 yang bersumber dari Dana Pusat;

* Melaksanakan Pendampingan Demonstrasi Plot sebanyak 25 Unit: 15 Unit untuk Komoditi Jagung, 5 Unit Padi Sawah dan 5 Unit Cabe Merah;

* Melakukan koordinasi dengan kelembagaan di sektor pertanian seperti KTNA, HKTI dan semua pihak yang berhubungan dengan sektor pertanian serta banyak kegiatan lainnya menyangkut petani dan kelembagaan.

Hasil dari kegiatan tersebut adalah terjadinya peningkatan produksi hasil pertanian petani, tersedianya modal petani dalam usaha tani, kelembagaan kelompok tani semakin tertata dengan baik dari segi administrasi dan pengelolaan, tumbuhnya minat petani untuk melakukan kegiatan riset dalam usaha tani, semakin terjalin hubungan yang baik antara Petani - Petugas Pertanian - Pihak yang terkait dengan pertanian, tersedianya alsintan (alat produksi pertanian) pada kelompok tani dan hasil-hasil lainnya.

D.   Peternakan

Pemeliharaan ternak di Kabupaten Dairi belum berkembang sebagaimana harapan, karena warga masyarakat umumnya masih bergerak di sektor pertanian. Di samping itu, peternakan masih dikelola secara tradisional dan perorangan.

Sektor peternakan merupakan salah satu usaha yang mampu menopang perekonomian masyarakat. Sesuai dengan kondisi pemanfaatan lahan di Kabupaten dairi yang didominasi pengembangan pertanian, pengembangan peternakan sangat potensial dilakukan dengan memanfaatkan lahan pekarangan dan lahan-lahan yang belum dibudidayakan.

Sebagaimana karakteristik penduduk Kabupaten dairi yang terdiri dari beragam suku dengan ciri khas budaya masing-masing, tingkat kebutuhan ternak sebagai media dalam adat-istiadat sangat tinggi. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan pangan hewani di Kabupaten Dairi, pengembangan peternakan sangat prospektif dilakukan mengingat kebutuhan konsumsi ternak masih banyak didatangkan dari luar wilayah Dairi.

Data yang ada menggambarkan bahwa produksi daging pada tahun 2011 yang berasal dari sektor peternakan di Kabupaten Dairi hanya sebanyak 1.456,97 ton, mengalami peningkatan sekitar 0,06% dibandingkan tahun sebelumnya.  Namun apabila ditinjau dari standar kebutuhan pangan hewani per kapita (150 gr/kapita/hari), maka dengan menggunakan asumsi pendekatan jumlah penduduk sebanyak 270.053 jiwa, kebutuhan konsumsi pangan hewani per kapita per tahun sebesar 14.785 ton/tahun. Dari hasil perhitungan tersebut, untuk memenuhi konsumsi pangan hewani masih harus didatangkan dari luar Dairi sebanyak 13.328,43 ton/tahun.

E.    Perikanan

Usaha pengembangan perikanan air tawar di Dairi sangat didukung oleh potensi-potensi alami seperti danau, sungai-sungai dan lahan-lahan menganggur. Dalam pengembangan perikanan air tawar, potensi yang ada tersebut belum sepenuhnya terkelola dan belum dapat memberikan hasil yang optimal. Para pembudidaya ikan dan usaha-usaha pembenihan rakyat (UPR) masih berjalan dengan cara semi-intensif.

Produksi ikan air tawar tahun 2011 di Kabupaten Dairi mencapai 1.615,2 ton. Bila ditinjau dari standar kebutuhan konsumsi ikan per kapita (26,5 kg/tahun), dengan menggunakan asumsi jumlah penduduk 270.053 jiwa, maka dibutuhkan ikan sebanyak 7.156 ton per tahun.

Dari perhitungan tersebut, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ikan secara umum masih didatangkan dari luar wilayah Dairi sebanyak 5.541,2 ton per tahun. Ini terjadi karena kekurang-mampuan masyarakat untuk melakukan budidaya ikan. Pada sisi lain masyarakat tergolong kurang mampu dalam penyediaan sarana dan prasarana budidaya ikan.

Selain persoalan-persoalan yang membelit sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, peternakan dan perikanan tadi, saya dan Tim “Bekerja untuk Rakyat” juga menemukan permasalahan seputar prasarana dan sarana jalan yang mengalami kerusakan. Misalkan kerusakan badan jalan yang menghubungkan Sidikalang (Kabupaten Dairi) dengan Aceh Tenggara (Nanggroe Aceh Darussalam) yang menyulitkan pengendara kendaraan roda dua ataupun kendaraan roda empat. Kerusakan jalan itu terpantau mencapai sekitar 10 kilometer. Paling parah terdapat di Desa Bakkal Sipoltong (Kecamatan Siempatnempu Hulu) dan Desa Tigalingga (Kecamatan Tigalingga). Badan jalan di kawasan tersebut sudah seperti kubangan kerbau, bahkan di Desa Tigalingga kubangan air bisa sepanjang 10 meter dengan kedalaman selutut orang dewasa. Terlihat sebagian besar aspal di jalan tersebut sudah terkelupas sehingga batu dasar (onderlag) berserakan di tengah jalan.

Ketika kami berkunjung ke Kecamatan Tigalingga pertengahan Februari 2012, seorang warga dekat kubangan tersebut, Cipta Sembiring, mengatakan, kerusakan jalan itu sudah berlangsung sejak dua tahun terakhir. Akibat kerusakan itu tak jarang rumah kena cipratan lumpur dari kendaraan yang melintas. Jalan ini merupakan jalan negara yang menghubungkan dua provinsi, yakni Sumut dan Aceh.

Saya sudah berulangkali melaporkan kepada Dinas PU Provinsi Sumut di Medan. Namun, sejauh ini belum mendapat tanggapan yang berarti. Informasi terakhir, jalan itu akan mendapat dana perbaikan tahun anggaran 2012 ini.

Di samping itu masih ada pula jalan-jalan menuju ke sejumlah kecamatan/desa dan jalan-jalan yang ada di Sidikalang yang cukup memprihatinkan kondisinya. Bahkan, ada beberapa daerah potensial pertanian yang belum memiliki jalan usaha tani sehingga menyulitkan petani untuk memasarkan hasil-hasil pertaniannya.

Selain kondisi jalan yang rusak, Tim “Bekerja untuk Rakyat” pun menemukan kerusakan beberapa kawasan hutan dan beberapa alih fungsi lahan milik petani. Kami akan terus memperjuangkan agar dana reboisasi hutan di wilayah Kabupaten Dairi dapat ditingkatkan. Dengan begitu, kerusakan hutan dapat diminimalisir.

Sementara untuk soal alih fungsi lahan,  kami sulit mengerem. Ada berbagai pandangan dan anggapan warga dalam menetapkan pilihan untuk mengubah fungsi lahan sawah dimaksud yang kecil kemungkinan untuk diintervensi oleh pemerintah kabupaten. Alih fungsi itu bermula dari berkurangnya sumber air, terutama sumber air sekitar hutan lindung Lae Pondom yang menyusut setelah kehadiran PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) Renun.

Saya dan aparatur Pemerintah Kabupaten Dairi harus bekerja keras untuk mencarikan jalan keluar atau solusi atas berbagai persoalan besar yang dihadapi dan melilit warga Dairi saat ini. Saya berharap warga Dairi juga ikut aktif untuk menemukan jalan keluar yang tepat sesuai kondisi masih-masing desa dan wilayah kecamatan yang ada. ***