Menteri
Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Agung Laksono mengatakan
pemerintah tengah mempersiapkan kompensasi kenaikan harga BBM subsidi melalui
Bantuan Langsung Sementara (BLSM).
Agung
mengatakan pemerintah juga mempersiapkan kartu perlindungan sosial yang akan
dipakai masyarakat miskin sebagai alat mengambil BLSM.
"Bukan
hanya kartunya. Tapi sistemnya yang ada beberapa uji coba sebelum akan
dipakai," ujar Agung kepada wartawan di kompleks Istana Negara, Jakarta,
Kamis (23/5/2013).
Menurutnya,
kartu perlindungan sosial ini akan pertama-tama diujicoba pertama kalinya untuk
penerima beras untuk masyarakat miskin (raskin). Hal ini karena program raskin
ini sendiri suda reguler selama ini berjalan.
Lebih
lanjut kata Agung, sistem dan bentuk kartu perlindungan sosial ini mirip dengan
Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Penerima BLSM juga harus menggesek kartu
ini dengan card reader. Sehingga manipulasi dan penyalahgunaan fungsinya bisa
diantisipasi.
"Memang
berbeda dengan sistem kupon yang bisa dijual. Karena ini tidak bisa diwakili,
harus orang yang bersangkutan," jelasnya.
Apakah
kartu perlindungan sosial sudah dicetak? "iya sudah dibuat. Berapa
anggaran dan besarannya saya tidak tahu. Sedang dalam proses yang menuju
finalisasi. Tapi angkanya yang jelas 15.5 juta," sebutnya.
Lebih
lanjut terkait card reader, Agung katakan ini juga akan disiapkan pemerintah.
Apalagi kartu ini kedepannya bukan hanya ditujukan untuk BLSM saja. Tetapi
untuk bantuan lainnya.
Agung
tegaskan pula, kartu perlindungan sosial ini akan mulai berlaku sejak disetujui
dan diputuskan kenaikan harga BBM dan kompensasinya.
BLSM
ini nantinya akan diambil oleh penerima program ini di kantor-kantor Pos.
"Digesek di kantor pos. Ini menggunakan data yg tidak bisa diganti,"
ucapnya.
No comments:
Post a Comment