Deputi
Bidang Pembiayaan Kemenpera Sri Hartoyo mengungkapkan, program penyediaan rumah
murah ini diberikan melalui Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Fasilitas Likuiditas
Pembiayaan Perumahahan (FLPP) bagi setiap pekerja pemerintahan.
"Dengan
adanya penandatanganan kerjasama antara Kemenpera dan SMF ini, untuk
memfasilitasi rumah terjangkau untuk PNS dan masyarakat yang memiliki
penghasilan rendah," ujar Sri dalam acara Diskusi Panel Percepatan
Ketersediaan Perumahan Untuk PNS Dengan Dukungan Program FLPP di Hotel Le
Meridien, Jakarta, Rabu (22/5/2013).
Data
Kemenpera menunjukan, hampir 25% dari total 4,7 juta PNS di Indonesia masih
belum mempunyai rumah. Jumlah PNS itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Dengan adanya pembiayaan FLPP, diharapkan kesejahteraan PNS dapat meningkat
yang pada akhirnya membantu meningkatkan kinerja PNS ke jenjang yang lebih baik
lagi.
"Kalau
KPR FLPP sudah diluncurkan dari 2011 lalu yang disasarkan ke masyarakat
berpenghasilan rendah. Tenor yang ditawarkan untuk melakukan kredit 20 tahun
dengan suku bunga 7,25%. Dana FLPP sebesar 70% masih didanai oleh pemerintah,
untuk sisanya biasanya dari bank pelaksana," katanya.
Sementara
itu Direktur Utama SMF Raharjo Adisusanto mengatakan, sudah sekitar 11 juta
kebutuhan papan di Indonesia yang bisa dipenuhi pengembang. Dengan penambahan
penduduk 1,5% setiap tahunnya, maka akan memberi penambahan kebutuhan papan
hingga mencapai 750 ribu unit lagi.
"Kami
memiliki harapan selain BTN, harus lebih banyak lagi bank yang ikut
berpartisipasi dalam pembiayaan FLPP ini," jelasnya.
Sebelumnya
SMF bersama Kemenpera dan PT Bank Tabungan Negara Tbk berkomitmen untuk
mempercepat ketersediaan perumahan untuk PNS dengan dukungan program FLPP.
Salah
satu cara yang bakal digenjot adalah mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD)
untuk ikut menyalurkan kredit pemilikan rumah FLPP bagi PNS dengan memanfaatkan
sumber dana jangka menengah panjang melalui program refinancing KRP FLPP SMF.
No comments:
Post a Comment