Program BPJS Bisa untuk Bangun Infrastruktur Kesehatan

Program Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) yang dicanangkan pemerintah pusat di Sulawesi Barat tidak hanya melayani jaminan kesehatan kepada masyarakat, tetapi juga bisa untuk membangun infrastruktur kesehatan.

"BPJS yang dicanangkan pemerintah pusat di Sulbar tidak hanya akan mengurusi jaminan kesehatan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, lebih dari itu untuk membangun infrastruktur kesehatan agar lebih memadai ke depan," kata kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, di Mamuju, Sabtu (31/8).

Ia mengatakan, meski pun masyarakat diberikan jaminan kesehatan merata secara nasional melalui BPJS namun itu akan percuma kalau infrastruktur kesehatan tidak tersedia di daerah. "Jadi BPJS akan menjamin ketersediaan rumah sakit sampai puskesmas di daerah, dilengkapi dengan sarana yang memadai seperti gedung perawatan, alat kesehatan, sarana obat, tenaga medis, serta kelengkapan sarana dan infrastruktur kesehatan lainnya," katanya.

Menkokesra mengatakan, program BPJS akan menetapkan Sulbar sebagai daerah percontohan pelaksanaan programnya dan program itu siap diluncurkan pada tanggal 1 Januari 2014 untuk segera beroperasi melayani pemberian jaminan kesehatan masyarakat di Sulbar kemudian seluruh daerah lainnya di Indonesia secara nasional.

"Sulbar menjadi daerah percontohan karena pemerintahnya siap melaksanakan program itu dengan baik, dan program BPJS di Sulbar akan mulai dilaksanakan pada bulan November tahun 2013 ini mendahului diluncurkannya program itu," katanya.

Menurut dia, segala persiapan pembentukan BPJS ditingkat pusat telah dilaksanakan seperti menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia, yaitu PT asuransi jaminan kesehatan (Askes) dan PT jaminan sosial ketenagakerjaan dan itu telah hampir selesai.

Ia mengatakan, BPJS mentargetkan 251 penduduk Indonesia tersentuh program itu hingga tahun 2019 dan masyarakat di Sulbar yang akan disentuh jaminan kesehatan melalui program BPJS akan mencapai 500 orang ditingkatkan dari jumlah penerimaan jaminan kesehatan selama ini mencapai 250 orang di tahun 2014 mendatang. (www.republika.co.id)