Akses Kesehatan Makin Meningkat

Wawancara Wamenkes Ali Gufron Mukti 

PENINGKATAN pelayanan kesehatan masyarakat senantiasa dilakukan pemerintah dari waktu ke waktu. Yang terbaru, adalah program Jaminan Kesehatan Semesta diharapkan dapat meningkatkan taraf kesehatan masyarakat secara merata pada 2014 mendatang. Di negara-negara maju, pelayanan kesehatan masyarakat telah ter-cover secara merata dan menjangkau semua lapisan. Lain halnya dengan Indonesia, di mana belum ada kepastian dan jaminan pelayanan kesehatan yang merata bagi masyarakatnya.

Momen ini disadari betul oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia. Karenanya, Kemenkes pun merilis program bernama Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage).
"Kami berharap pada 2014, 70 persen masyarakat Indonesia telah memiliki jaminan kesehatan," ungkap Prof dr Ali Ghufron Mukti Msc, Phd, Wakil Menteri Kesehatan RI, dalam wawancara khusus dengan POTRET INDONESIA di kantornya bilangan Jakarta Selatan, baru-baru ini.
Menurut pria kelahiran Blitar, Jawa Timur, 17 Mei 1962, dalam program yang rencananya dimulai pada 2014, negara akan menjamin segala pelayanan kesehatan yang berindikasi medis. Hal ini termasuk pelayanan persalinan, berobat jalan, rawat inap, hingga obat-obatan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pasien secara pribadi.”Termasuk pelayanan rujukan juga akan dimudahkan,” tutur pakar Jamkesmas, yang juga merupakan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada termuda (46) tahun. Untuk mengetahui, apa saja program prioritas dari Kementerian Kesehatan saat ini, berikut petikan wawancaranya:
Bagaimana anda melihat perkembangan pembangunan kesehatan di Indonesia sekarang ini?
Kita sekarang ini telah menata sistem kesejahteraan nasional yang dimulai dari berbagai upaya di bidang kesehatan.  Kita ingin kesehatan yang berbasis komunitas, sehingga masyarakat betul-betul di tempatkan sebagai sebuah subjek yang memiliki satu kesadaran dan berprilaku hidup yang bersih.  Jadi, intinya untuk memandirikan masyarakat agar paham dan memiliki prilaku yang bagus, yaitu hidup bersih dan sehat.
Sebenarnya apa visi dan misi pembangunan kesehatan di Indonesia?
Kita ingin membangun  masyarakat Indonesia yang sehat, mandiri dan berkeadilan. Masyarakat Indonesia harus memiliki akses kebutuhan kesehatan yang merata dan adil. Jadi,  keadilan itulah yang menjadi visi utama sebelum tahun 2005 yang dikerjakan. Setelah 2005, baru pemerintah mengembangkan sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), di mana orang yang tidak mampu, tidak hanya miskin tapi fakir miskin juga harus mendapat Jamkesmas biar lebih adil, karena idak hanya orang yang mampu saja yang mendapat akses kesehatan.
Strategi apa yang Anda dan bu Menteri terapkan?
Kita sudah memiliki rencana strategis untuk per periode dari tahun 2010-2014, yang meliputi delapan prioritas pembangunan yaitu: 1). Kesehatan ibu bayi, dan balita. 2). Perbaikan status gizi masyarakat. 3). Pengendalian penyakit menular. 4). Pengendalian penyakit tidak menular yang diikuti penyehatan lingkungan kemudian pengembangan dan pemberdayaan SDM dasar. Seperti dokter, tenaga tenaga kesehatan lain, bidan dan lain lain sebagainya.  5). Peningkatan ketersediaan keterjangkauan pemerataan serta pembinaan produksi dan distribusi kefarmasian alat kesehatan. 6). Pengembangan jaminan kesehatan, yang akan kita coba selesaikan segera aturan main pelaksanaan sistem Jaminan Kesehatan Semesta. 7). Penangulangan bencana dan krisis kesehatan semesta, seperti kemarin di Lampung dan lain-lain. 8). Peningkatan kesehatan primer, seperti puskesmas, dokter keluarga, dokter umum. Tapi pelayanannya sudah setrategi di tingkat kabupaten/kota. Seperti RS Cipto, RS Sutomo rujukan terakhir, termasuk puskesmas terapung.
Sasaran yang hendak dicapai?
Ya, itu tadi sampai Tahun 2014 dengan delapan strategi  prioritas pembangunan bidang kesehatan. Kita ingin meningkatkan status kesehatan ibu dan anak, itu sesuai juga dengan target MGDs, juga menurunkan angka kematian juga ibu dan anak dan kematian umum oleh penyakit menular serta menurunkan penyakit tidak menular, menurunya kesenjangan tingkat kesehatan dan akses bahan kesehatan sehingga bisa merata baik status gizinya,  tingkat sosial ekonominya, serta keadilan gender. Jadi, banyak sekali sasaran dan  penyediaan anggaran publik. Targetnya, untuk meningkatkan pola hidup bersih, pola hidup sehat terpenuhinya kebutuhan tenaga di daerah daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah kepulauan.
Apakah  Reformasi Birokrasi Pembangunan Kesehatan sudah berjalan efektif?
Kalau menurut  saya sendiri menilai sudah berjalan cukup efektif. Meski, masih perlu di tingkatkan efektifitas kedepannya. Kita sudah memiliki semacam peta seluruh Indonesia mengenai kesehatan baik  yang ringan, sedang maupun berat. Kita terus intervesnsi untuk bisa jadi lebih bagus lagi. Selain itu, di tingkat menejemen sendiri administrasi birokrasi di Kementerian Kesehatan juga dilakukan reformasi birokrasi yang akan terus berubah dari waktu ke waktu.
Bagaimana anda melihat akses kesehatan saat ini?
Saya pikir, untuk akses kesehatan di masyarakat sudah mulai meningkat mulai dari orang yang paling miskin hingga pinggiran, sekarang  semua dapat pelayan kesehatan dengan baik.   Kalau dulukan sulit tapi sekarang sudah ada yang menjamin, seperti Puskesmas dan Rumah Sakit yang terus bertambah.  Jadi, tahun yang lalu saja datanya ada 1074 rumah sakit, tiap hari itu ada pertambahan, sekarang saja  sudah 2300 lebih, itu baru tahun yang lalu kita bicara rumah sakit belum kita bicara puskesmas. Dokter itu setiap tahun tambah sekitar 5 atau 6 ribu pertahun, terdiri dari dokter umum dan spesialis.
Apa wujud nyata keberpihakan Kemenkes kepada daerah terpencil perbatasan dan kepulauan dalam pelayanan kesehatan?
Wujud nyata jelas sekali, karena  kita punya program khusus. Pertama, yang tadi terkait reformasi memetakan daerah daerah yang di peta, kalau kurang mereka kita bantu dan intervensi. Kedua, ada anggaran khusus untuk daerah-daerah terpencil perbatasan dan kepulauan. Termasuk kita juga menempatkan dokter dokter dan tenaga tenaga kesehatan lain seperti bidan dan sebagainya. Kemudian puskesmas, infrastruktur serta fasilitas lain seperti  SDM sdmnya dan peralatannya semua  kita update.
Apa sebenarnya basis utama pelayanan kesehatan di tahun 2012?

Basis utamanya tahun 2012, adalah menekankan pada hal yang sebetulnya yang tidak pluratif tapi plomotif yakni kemandirian dari masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Kalau hidupnya bersih dan sehat, otomatis tahan dan tidak jatuh sakit. Jadi, persisnya begitu. Termasuk peningkatan status gizi masyarakat jadi lebih bagus. Kemudian bagaimana akses pemerataan layanan, SDM dan di daerah di TPK.
Bagaimana dengan program jaminan kesehatan dasar, apakah sudah berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat luas?
Saya kira sudah lebih bagus dari jaman dahulu ya sebelum tahun 2005 itu bisa dibayangkan orang miskin itu sulit kalau sakit, sekarang sudah tidak. Kementerian kesehatan sendiri sudah sering sosialisasi sering di TV dan di media media.
Apa saja program jaminan kesehatan dasar yang sudah  berhasil diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan?
Banyak dan sudan ada namanya. Seperti  jaminan pelayanan dasar  yaitu Jamkesmas, sebuah  pelayanan dasar yang tidak hanya untuk Puskesmas tapi juga berlaku  di semua Rumah Sakit baik milik pemerintah dan swasta.  Dan, itu tidak main main yang dijamin besar sekali sebanyak 76,4 juta orang.  Belum lagi ditambah untuk di daerah sebanyak  32 juta orang. Kalau dihitung  sudah hampir seratus juta orang lebih. Artinya, sudah separuh lebih. Bahkan, melalui program Jampersal, seluruh ibu ibu dijamin biaya bersalin oleh pemerintah alias gratis asalkan memenuhi  persyaratan. Mau KB juga dijamin bukan di bidan dan puskesmas tapi hingga Rumah Sakit semua dijamin. Jadi, kalau ada rumah sakit menolak pasien, ini tidak dibenarkan apalagi dalam keadaan emergenci.
Apa sasaran program 1000 hari Penanggulangan Gizi yang dicanangkan pihak Kementerian Kesehatan?
Sasarannya kita inginya itu masyarakat yang masuk kategori status gizi kurang atau status gizi berat gitu, istilahnya gizi buruk, kita turunkan angkanya dari 5,4 persen tahun 2007 menjadi 4,9 tahun 2010 dan nanti bisa turun lagi menjadi 3 persen. Gizi buruk banyak di daerah daerah ntt, ntb, papua, khususnya indonesia timur, tetapi di jawa juga ada terutama daerah daerah kumuh perkotaan, pegunungan, pedesaan yang tandus. Sumatra juga didaerah yang tandus.
Apa arti penting masalah gizi ini bagi anda?
Gizi ini kan istilahnya bukan hanya ungkapan kesehatan, tapi itu kesejahteraan termasuk lingkungan kesadaran sempelparpel kesadaran dari masyarakat makanya itu tadi bisa kita lihat ini gizi kurang. Mungkin ini sudah miskin, penguasaan kurang, lingkungan rumah yang tidak mendukung, tanahnya tandus. Artinya kita melihat adanya kebodohan, dan itu komplek, jadi melihat gizi kurang itu tidak hanya kesehatan, dengan kesehatan itu kita gizi kurang itu pasti, komplek itu. Ibunya atau orang tuanya itu pasti dalam keadaan keterbatasan dari berbagai hal, mungkin. Ada juga gizi buruk pertamakali ditemukan di ntb, orang tuanya kaya jualan emas, tapi pengetahuannya keterbatasan jadi pasti itu komplek itu.
Selain penanggulangan masalah gizi, anggaran prioritas Kemenkes dititikberatkan kepada program-program apa lagi. Bisa dijelaskan?
Anggarannya tadi sudah saya sampaikan 8 prioritas untuk penangulangan dan penurunan angka kematian ibu dan anak dan balita, kita ingin target target MDICIS itu kan terpenuhi tercapai gituloh termasuk untuk HIV AIDS yang 1 desember tadi.
Apa bentuk dukungan Kemenkes terhadap RUU BPJS?
Banyak sekali yang telah diperjuangkan Kementerian Kesehatan bagi berdirinya Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) mulai dari pembuatan road map, anggaran dan peraturan pemerintah untuk pelaksanaan BPJS karena kebetulan saya sendiri dipercaya sebagai Ketua Pokja BPJS). Namun,  tentunya bukan hanya Kemenkes saja yang mendukung BPJS, melainkan ada 13 kementerian dan lembaga lain yang turut serta mensukseskan  berdirinya BPJS.  Sementara pihak Kementerian Kesehatan sendiri sudah merencanakan anggarannya. Bahkan, untuk tahun anggaran 2012 telah mencapai hampir Rp3 triliun,  yang digunakan untuk mendukung RUU BPJS di DPR. Kemenkes juga membangun berbagai fasilitas kesehatan,  infrastruktur dan SDM , semua kita panggul secara bertahap dan dikembangkan.  Jadi, kita bekerja secara profesional. Komisi IX DPR mendukung, cuma dalam pelaksanaan masih terlalu banyak pemangku kepentingan. Mulai dari buruh, pengusaha, DPR, pemerintah pusat dan daerah, rumah sakit serta asosiasi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan lain sebagainya.
BPJS inikan banyak uangnya juga banyak. Karna uang banyak inikan tidak cukup, dasarnya BPJS inikan iuran itu yang sering disalah pahami dikira semuanya gratis gitu, bukan gitu ini istilahnya tanggung jawab bersama, semua iuran urun. Nah yang tidak mampu jangan kawatir karna dibantu pemerintah, pemerintah bantu yang miskin, tapi kalau yang kaya harus bayar. Pertangung jawabannya ya bisa diperiksa BPK, kalau perlu dilaporkan ke KPK kalau masyarakat bisa melihat, ikut membantu suksesnya. Meskipun sudah ada yang namanya Dewan Pengawas (Dewas).
Revitalisasi Kesehatan, menurut anda apakah telah berjalan efektif?
Revitalisasi inikan meningkat, upaya upaya yang dilakukan, baik itu puskesmas jumlahnya juga meningkat, rawat inapnya juga meningkat. Ya memang ada kesulitan juga terutama masalah kader ya, karna kesehatan itu dulukan mainset orangkan sekarang itu. Kalu dulu polingtir artinya tidak dibayar, dulu banyak dipuskesmas dan posyandu yang namanya kader sehat, tidak menerima bayaran tanpa pamrih. Tapi sekarang jarang ya agak sulit, itu istilahnya pestibilisasi dalam hal itu masih ada hambatan, hambatan kedua itu terkait dengan desentralisasi sebetulnya desentralisasi itu bagus karna pemerintah daerah yg dekat dengan rakyatnya bisa memenuhi kebutuhan kebutuhan dan menyelesaikan masalah lokal, sesuai dengan masalahnya masing masing, Cuma yang menjadi tantangan itu tidak semua pemimpin pemerintahan daerah itu tidak memiliki komitmen yang tinggi terhadap kesehatan tidak semua menganggap semua kesehatan itu penting, sehingga anggaran kurang, sdm juga tidak dipenuhi. Sering kita temui didaerah daerah, tapi saya tidak mau sebutkan, nanti dia marah. Kedepan akan kita umumkan, ini ada daerah yang tidak care dalam hal kesehatan perlu itu perlu tahu, seharusnya diekpose sama media bahkan pemerintah daerah itu semestinya APBD nya itu makanya di DKI itu APBD nya itu tinggi, minimal diangarkan 10 persen untuk kesehatan, tapi sekali lagi ya bagaimana hukumannya, hukumannya paling tidak dipilih lagi, tapi masyarakatkan tidak tahu bagaimana ngeceknya. Itukan merupakan tantangan dalam desentralisasi pemerintahan.
Lalu, bagaimana dengan Reformasi Birokrasi di Kementerian Kesehatan apakah juga telah berjalan sesuai dengan harapan banyak pihak?
Birokrasi kita sekarangkan memiliki keterbukaan informasi publik dengan pengelola dan informasi dokumen tasi, bahkan kita dapat penghargaan dari kominfo sebagai komunikasi publiknya terbuka, informasi birokrasi. Kemudian pengadaan alat kesehatan,  kalau dulukan tertutup, sekarangkan sudah pakai elektronik, tidak bertemu orang per orang.
Komitmen Kemenkes mengejar target WTP dari BPK RI sangat kuat. Apa arti penting WTP bagi Kementerian Kesehatan?
Komitmen WTP itu penting sekali karna WTP itu berartikan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangannya administrasinya itu sudah bagus dan menunjukan prinsip prinsif yang benar. Ini diharapkan kalau sudah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) itu sudah bagus, dan kalau sudah WTP itu tidak ada korupsi, makanya WTP itu sangat penting, makanya kita melakukan terobosan terobosan untuk bisa memperoleh WTP. Sekarang ini kita belum, dulu  kita disklimer tak bisa dicas, tapi sudah meningkat, kita sudah di WDP (Wajar Dengan Pengecualian) jadi kita harapkan di 2012 atau yang dilaporkan di 2013 itu kita sudah WTP.
Menurut kacamata pak wamen sendiri persentase masyarakat yg sedang menuju kesejahteraan kesehatan itu?
Itu ngukurnya kan sulit, tapi angka harapan hidup sudah meningkat tajam tahun 70 sekitar 58-59, sekarang 71-72. Artinya istilahnya, coba saja dulu pensiun umurnya 56, sekarang kalau dosen bisa 65, karna itu naik, jelas itu ada ketercapaian peningkatan drajad kesehatan. Jaman dulu tahun 95, angka kematian ibu ada 421, jadi kalau ada seratus ribu ibu bersalin itu kurang lebih 421 meninggal, sekarang tngal 228 berarti tingal separuh, berkurang dari 228 ini tahun 2007-2009-2010, jadi dengan demikian, kalau dulu anak anak banyak yang meninggal, kalau sekarang masih ada tapi angkanya jauh berkurang.
Terakhir, apa mimpi anda terhadap pembangunan kesehatan di Indonesia kedepan?
Mimpi kita itu bagaimana seluruh masyarakat indonesia itu jadi sehat dengan derajat kesehatan setinggi tingginya yang meraka mandiri dan adil, artinya bahwa yang miskin tidak mampu, yang dipedesaan, daerah tertinggal kepulauan ini memiliki akses kesehatan hidup sehat dan bersih sehingga tidak jatuh sakit, semua sehat sehat, kalau sehatkan bisa produktif, kalau produktif ya bisa sejahtera, terus program pembangunan nasional tercapai, kita mimpikan seperti itu, untuk target 2014 kita optimislah, tapi belum ada gambaran yang seideal itu tadi, itu nanti berikutnya lagi. Sehingga suatu ketika itu memang semua masyarakat indonesia itu drajad kesehatannya bisa tercapai setinggi tingginya. (http://www.majalahpotretindonesia.com)