DKI Dapat Tambahan Rp 250 M untuk Bayar Utang Jamkesda

Semakin menurunnya pengguna Kartu Jakarta Sehat (KJS), membuat pos anggaran Dinas Kesehatan DKI Jakarta lebih bisa dihemat. Tercatat, hingga Oktober 2013 saja anggaran yang terserap baru 85 persen. Namun, Dinkes juga mendapat tambahan anggaran yang diajukan dalam Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp 250 miliar dari anggaran yang didapat sebelumnya sebesar Rp 355 miliar untuk pembayaran hutang jaminan kesehatan daerah (Jamkesda), sehingga totalnya mencapai Rp 605 miliar.

Saat ini, estimasi untuk pembayaran hutang Jamkesda Pemprov DKI mencapai Rp 475 miliar. Dengan tambahan Rp 250 miliar tersebut, Pemprov DKI masih memiliki cadangan dana untuk membayar hutang Jamkesda sebesar Rp 130 miliar.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emmawati mengatakan, semula anggaran untuk kesehatan sebesar Rp 1,55 triliun, yang dibagi menjadi dua yakni Rp 1,2 triliun untuk KJS dan Rp 355 miliar untuk pembayaran hutang Jamkesda. Namun lantaran perhitungan hutang Jamkesda lebih tinggi yakni mencapai Rp 475 miliar, maka pihaknya meminta tambahan anggaran dalam ABT.

"Ternyata perkiraan hutang Jamkesda lebih tinggi, awalnya kita hitung sebesar Rp 355 miliar. Tapi ternyata lebih besar yakni hingga Rp 475 miliar, sehingga kita minta tambahan di ABT dan sudah disetujui. Sekarang sedang proses pencairan," kara Dien, di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (22/10).

Ia optimis jika sampai akhir tahun anggaran tersebut tidak jebol. Terlebih hingga Oktober lalu anggaran yang sudah terserap baru 85 persen daja. "Tapi angka itu terus berjalan, sekarang sudah lebih besar lagi yang terserap," ujarnya.

Dikatakan Dien, saat ini jumlah pasien KJS juga sudah menurun, tidak seperti pada awal peluncuran. Terlebih sistem rujukan juga terus diperbaiki, sehingga pasien tidak langsung datang ke rumah sakit melainkan melalui puskesmas terlebih dahulu.

Seperti diketahui, sejak awal peluncuran pada November 2012 lalu, animo masyarakat menggunakan KJS cukup tinggi. Bahkan anggaran yang disedikan meningkat tajam dari tahun 2012 yang hanya Rp 769 miliar.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengakui, pasien KJS saat ini sudah berkurang hingga 300 pasien di setiap rumah sakit. Sebab sistem rujukan sudah mulai berjalan dengan baik. Hal tersebut berbanding terbalik saat awal peluncuran. Bahkan, beberapa rumah sakit sampai kekurangan tempat tidur untuk kelas 3. Sehingga pelayanan kesehatan pun bisa berjalan dengan baik. (www.beritajakarta.com)