Jelang
penerapan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan pada awal 2014,
puskesmas yang terakreditasi di Kabupaten Bandung Barat baru sebanyak 12
puskesmas dari 32 puskesmas yang ada. Pemkab masih mengalami sejumlah kendala
dalam untuk membuat setiap puskesmas memiliki akreditasi.
Kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, Pupu Sari Rohayati, mengatakan,
kendala utama yang menghambat setiap puskesmas di KBB memiliki akreditasi
adalah perihal sumber daya manusia. Pihaknya masih menghadapi keterbatasan
tenaga kerja seperti perawat.
"Tapi,
pengakreditasian itu akan kami lakukan secara bertahap. Tidak bisa langsung
semuanya," kata dia saat ditemui di sela-sela Sosialisasi BPJS KBB, di
Pusdikter, Rabu (30/10/2013).
Namun
demikian, dia mengatakan, pada dasarnya puskesmas dan rumah sakit yang ada di
KBB menyelenggarakan skema jaminan sosial yang terpadu tersebut.
"Persiapan sudah kami lakukan terus menerus dari tahun lalu,"
katanya.
Dia
menambahkan, menjelang penerapan BPJS Kesehatan pada awal 2013, pembenahan
sarana dan prasarana kesehatan terus dilakukan di tengah kondisi yang serba
terbatas. Pasalnya, BPJS merupakan program nasional yang harus diselenggarakan
di tiap daerah.
Di KBB
sendiri terdapat sekitar 600 ribu jiwa yang menjadi target sasaran BPJS
kesehatan. Mereka sebelumnya merupakan warga yang terdaftar dalam berbagai
jaminan sosial dari pemerintah, seperti Jamkesmas, Jamsostek, Askes, dan
Asabri. Adapun jumlah total penduduk KBB sebanyak 1,5 juta jiwa. (www.pikiran-rakyat.com)
No comments:
Post a Comment