* Sorot
Kepolisian, Kesehatan, dan Pendidikan
Program
reformasi birokrasi masih tumpul. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menilai, pelayanan publik masih buruk.
Menteri PAN-RB mendesak supaya setiap kementerian dan lembaga segera
memperbaiki sistem pelayanan publiknya.
Menteri
sekaligus politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyorot kinerja pelayanan
publik di berbagai bidang. Mulai dari urusan tes calon pegawai negeri sipil
(CPNS) baru. "Kenapa pelamar ujian harus memiliki SKCK (surat keterangan
catatan kepolisian) saat mendaftar. Apakah itu penting saat pendaftaran,"
katanya saat membuka rapat koordinasi pelayanan publik di Jakarta, Kamis
(7/11).
Khusus soal
persyaratan kartu SKCK untuk mendaftar CPNS itu, Azwar mengatakan bisa dihapus.
Sebagai gantinya, persyaratan SKCK harus dipenuhi jika pelamar sudah dinyatakan
lulus mencadi CPNS. Permohonan SKCK juga harus tidak boleh rumit. Dia berharap
ke depan Polri bisa mengupdate permohonan SKCK yang saat ini sudah kuno, dengan
sistem permohonan online.
Azwar juga
menyorot pelayanan kesehatan dasar yang ada di pusat kesehatan masyarakat
(puskesmas). Dia mengatakan layanan puskesmas adalah ujung tombak pelayanan
kesehatan. Azwar mengatakan setiap puskesmas minimal harus ada satu dokter.
"Tolong
saya diberi informasi, puskesmas mana yang belum ada dokternya. Dan puskesmas
mana yang belum ada PNS-nya," kata dia. Dia menegaskan tidak sah disebut
puskesmas jika tidak memiliki dokter tetap yang bertugas di tempat itu.
Sektor
pendidikan juga tidak luput dari sorotannya. Menurut Azwar, saat ini anggaran
pendidikan sekitar Rp 300 triliun. Tetapi di sejumlah tempat, masih
terjadi kekurangan guru SD. "Dengan
anggaran yang begitu besar, rasanya tidak ada guru SD itu dzolim,"
katanya.
Menurut
Azwar urusan pendidikan harus diutamakan. Sebab anak-anak usia sekolah harus
bisa menjadi pintah demi masa depan bangsa. Azwar mengatakan urusan pendidikan
dasar merupakan pertaruhan posisi kepala daerah (bupati dan walikota).
Dia
menyorot sejumlah laporan ada seorang guru SD yang harus mengajar enam kelas
setiap harinya. "Mustahil para murid bisa melaksanakan ujian dengan
baik," papar dia. Penyediaan guru menurut Azwar adalah standar pelayanan
minimal (SPM) pendidikan yang harus dipenuhi pemerintah.
Azwar
menegaskan pelayanan publik merupakan ujung tombak program reformasi birokrasi.
Di bagian hulu (instansi pusat atau daerah) perlu diaudit supaya posturnya
tidak kegemukan. Perampingan struktur organisasi ini dipercaya bisa membuat
pelayanan birokrasi lebih gesit.
Penyakit
lama soal birokrasi yang masih membandel adalah perijinan yang berbelit-belit.
"Diperlukan audit pelayanan perijinan oleh seluruh instansi publik. Dimana
yang masih berbelit, dimana yang tidak," katanya. Jika upaya ini sudah
dilaksanakan, Azwar mengatakan bisa mempermudah investor menanamkan modalnya di
Indonesia. Dampak runtutannya adalah, terserapnya angkatan kerja di daerah
tertentu. (www.jpnn.com)
No comments:
Post a Comment