Depok Terapkan Jaminan Kesehatan 2014

Pemerintah Kota Depok menerapkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai 1 Januari 2014. Sebanyak 450 ribu penduduk Depok dari berbagai kalangan mulai mendapatkan jaminan tersebut. Sementara, 183 ribu warga miskin yang tercover dalam jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) belum dimasukan dalam JKN pada tahun 2014.

"183 ribu peserta Jamkesda akan bergabung ke JKN pada 2015," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Lies Karmawati pada Tempo, Senin, 30 Desember 2013. Sepanjang 2014 nanti, sejumlah masyarakat miskin itu masih akan menggunakan anggaran Jamkesda dari APBD.

450 ribu orang yang telah bergabung dalam JKN itu terdiri dari 230 ribu orang warga miskin yang selama ini sudah tercover oleh jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), 40 ribu orang dari Asuransi Kesehatan (Askes), 40 ribu orang dari kalangan Polri dan TNI, dan 40 ribu dari jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek). "Pada 1 Januari mereka sudah bisa menggukan JKN," kata Lies.

Dikatan Lies, sebanyak 41 Puskesmas yang tersebar di 11 Kecamatan di Depok telah siap melayani masyarakat yang menggunakan JKN. Selain itu, mereka juga bekerjasama dengan dokter praktek mandiri dan klinik-klinik di Depok. "RSUD Depok juga sudah siap melayani," katanya.

Lies menjelaskan, mereka tidak merasa kesulitan untuk mempersiapkan penerapan JKN di Depok. Karena pelayanannya akan sama seperti pelayanan peserta Jamkesmas atau Jamkesda yang sudah lama dijalankan. Hanya saja, premi atau biayanya nanti diambil dari alokasi dana JKN. "Kalau di Depok kan seperti biasa, pasien umum tetap bayar preminya," katanya.

Seperti diketahui, Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah menetapkan alokasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan premi per orangnya sebesar Rp 19.225 sebulan. JKN ini akan mulai diberlakukan secara serentak di seluruh Indonesia pada 1 Januari 2014.

Meski begitu, masih banyak warga Depok yang belum tahu akan diselenggarakannya JKN. Soalnya, tidak ada pengumuman khusus atau sosiali khusus yang dilakukan. Sebagai contoh di Puskesmas Pancoran Mas. Meski beroperasi 24 jam, Puskesmas tersebut sudah tidak menerima tamu pada pukul 14.00. "Buka biasanya sampai jam 14.00," kata seorang dokter yang tak mau dosebut namanya.

Wanita muda berkerudung itu mengaku Puskesmas tersebut sudah siap menerapkan JKN. Namun, memang tidak ada persiapan khusus yang dilakukan.

Tidak ada tanda-tanda atau persiapan khusus penerapan JKN. Tidak ada pengumuman atau penempelan informasi tentang pelayanan JKN. "Sejauh ini sudah siap. pelayanannya masih berlaku seperti biasa, sama dengan melayani pasien jamkesda atau jamkesmas," katanya.

Salah seorang peserta Askes, Parindingan Aritanong, 56 tahun, mengaku belum tahu soal akan diterapkannya Askes itu. Meski begitu, dirinya sudah mengetahui adanya JKN dari pemerintah pusat. "Saya enggak tahu, belum disarankan juga," katanya.

Guru yang tinggal di Mekarjaya, Sukmajaya, Depok itu mengaku sudah puluhan tahun memakai Askes. Setiap bulan, gajinya dipotong oleh Askes. Namun, dia mengaku puas dengan kegunaan kartunya itu. Soal JKN, kata dia, itu akan sangat membantu masyarakat miskin. "Saya rasa akan membantu masyarakat miskin, apalagi untuk berobat ke rumah sakit," katanya.

Sementara kantor BPJS yang satu atap dengan PT Akses di Jalan Kemakmuran, Sukmajaya terlihat sepi. Salah seorang pegawai Askes mengaku Ketua BPJS Depok Aan Hasanah sedang tidak ditempat. "Tadi sudah pergi sosialisasi JKN," kata pegawai tersebut.

Menurut dia, BPJS memang tidak melakukan penempelan pamflet atau sosialisasi spanduk soal penerapan JKN. Sosialisasi akan dilakukan BPJS dengan cara langsung turun ke masyarakat. "Tadi pagi sosialisasinya di Jalan Margonda Raya, kalau sekarang enggak tahu dimana," katanya. Wanita itu mengaku tidak bisa mendetail atau menjelaskan soal JKN karena bukanlah kewenangannya. (www.tempo.co)