PRIORITAS INTERVENSI KEBIJAKAN

Menentukan prioritas intervensi kebijakan dilakukan dengan menganalisis determinan kemiskinan (masalah pokok kemiskinan) dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan kondisi umum kemiskinan. Determinan kemiskinan secara umum terkait dengan ketidakmerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar yang lain. Selain itu determinan kemiskinan juga terkait dengan tidak terpenuhinya akses terhadap infrastruktur dasar dan akses terhadap asset produktif, dan rendahnya tingkat investasi swasta dan kewirausahaan.

4.1  BIDANG PENDIDIKAN

Tabel 4.1

Capaian Indikator Utama Pendidikan Tahun 2011

INDIKATOR	CAPAIAN DAERAH (2011)	CAPAIAN PROVINSI (2011)	CAPAIAN NASIONAL (2011)
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)	105,22	104,08	102,58
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)	95,57	87,49	89,58
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%)	73,19	69,18	64,66
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%)	93,02	93,47	91,03
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)	72,19	67,11	68,12
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%)	59,31	54,06	47,97
Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-12 Tahun	0,51	0,93	0,89
Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 13-15 Tahun	8,19	9,85	11,37
Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 16-18 Tahun	27,34	31,35	41,21
Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+	6,47	3,79	7,19

Pencapaian program bidang pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman, terlihat dari pencapaian APK SD yang melebihi angka 100, yang berarti bahwa seluruh anak usia 7-12 tahun di Padang Pariaman sudah bersekolah di tingkat SD/MI. APK SMP/MTS dan SMA/MA masih belum memenuhi standar yang diharapkan mengingat target pada RPJMN yang menetapkan APK harus lebih tinggi atau sama dengan 100.

Dari data-data di atas terlihat bahwa untuk bidang pendidikan perlu dilakukan inovasi program terhadap pendidikan tingkat SMP/MTS dan SMA/MA mengingat pencapaian terhadap target yang masih dibawah standar yang telah ditetapkan. Intervensi program dan kegiatan terhadap tingkat pendidikan ini perlu menjadi prioritas daerah dalam pembangunan bidang pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan yang akan berdampak terhadap penurunan tingkat kemiskinan nantinya.

Dari tabel tersebut diatas dapat kita lihat bahwa APK SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA  Padang pariaman lebih tinggi dibandingkan Propinsi dan Nasional, APM SD/MI Padang Pariaman berada dibawah rata-rata propinsi dan diatas nasional, untuk APM SMP/MTs dan SMA/MA lebih tinggi, sedangkan untuk buta huruf masih banyak di Padang Pariaman.

Tabel 4.2

 Capaian Indikator Pendukung Pendidikan Tahun 2011

No.	Indikator	Padang Pariaman	Sumatera Barat	Nasional
	Rasio Siswa/Kelas
1	Rasio Siswa/Kelas SD/MI (Siswa)	22,28	22,16	26,96
2	Rasio Siswa/Kelas SMP/MTs (Siswa)	37,72	33,94	34,55
3	Rasio Siswa/Kelas SMA/MA (Siswa)	40,10	35,41	33,60
4	Rasio Siswa/Kelas SMK (Siswa)	41,00	38,85	38,83
	Rasio Guru/Kelas
5	Rasio Guru/Kelas SD/MI (Guru)	1,48	1,41	1,30
6	Rasio Guru/Kelas SMP/MTs (Guru)	3,08	2,85	2,51
7	Rasio Guru/Kelas SMA/MA (Guru)	3,31	2,90	2,86
	Rasio Siswa/Guru
8	Rasio Siswa/Guru SD/MI (Siswa)	15,02	18,49	23,97
9	Rasio Siswa/Guru SMP/MTs (Siswa)	12,25	12,33	14,75
10	Rasio Siswa/Guru SMA/MA (Siswa)	12,13	12,72	12,21
11	Rasio Siswa/Guru SMK (Siswa)	11,44	9,58	11,48

4.2  BIDANG KESEHATAN

Salah satu indicator keberhasilan pembangunan kesehatan adalah perilaku hidup sehat. Dilihat dari indicator aspek pelayanan kesehatan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah berupaya menyediakan fasilitas kesehatan yang dari tahun ke tahun semakin dapat menjangkau pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat Padang Pariaman. Kondisi kinerja pembangunan bidang kesehatan selama 5 tahun (2008-2012) dapat dilihat dari ratio puskesmas per 1000 penduduk dari tahun 2008-2012 yang sedikit mengalami penurunan dari 0,064  tahun 2008 menjadi 0.060 pada tahun 2012, ratio puskesmas pembantu per 1000 penduduk dari tahun 2008-2012 menunjukkan peningkatan dari 0,167  tahun 2008 menjadi 0,171 pada tahun 2012. RS dari 1 unit pada tahun 2008 (BP4 Paru) menjadi 2 unit pada tahun 2012 (BP4 dan RSUD). Pada tahun 2012, ratio dokter persatuan penduduk meningkat dari tahun 2008 sebesar 0,159 menjadi 0,140 pada tahun 2012, ratio tenaga medis per 1000 satuan penduduk mengalami penurunan dari 1,438 tahun 2008 menjadi 0,191 pada tahun 2012, cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan telah mencapai 100%, cakupan  puskesmas dari tahun 2008-2012 menurun sebesar 147,06% menjadi 141.18%, incident rate DBD per 100.000 penduduk yang beresiko meningkat dari tahun 2008 sebesar 7,17 menjadi 16,50 pada tahun 2012. Permasalahan pelayanan kesehatan yang perlu mendapat perhatian adalah terjadinya peningkatan jumlah kasus kasus penyakit yang muncul yang perlu diantisipasi seperti DBD, HIV-AIDS,dll, peningkatan cakupan pelayanan puskesmas pembantu, polindes/poskesri, pemerataan penyebaran tenaga kesehatan serta perbaikan/rehabilitasi sarana pelayanan kesehatan yang rusak.  Perkembangan pelayanan umum bidang kesehatan selama 5 tahun terakhir secara lebih rinci tergambar pada Tabel berikut.

Tabel 4.3

Capaian Indikator Kesehatan Tahun 2008-2012

No	Indikator	Tahun
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Rasio Posyandu per satuan balita x 1000	18	14	14	15	15
2	Rasio Puskesmas persatuan penduduk x 1000	0.064	0.062	0.062	0.06	0.06
3	Rasio pustu per satuan penduduk x 1000	0.167	0.167	0.170	0.170	0.170
4	Rasio polindes/poskesri per satuan penduduk x 1000	0.254	0.384	0.149	0.10	0.10
5	Rasio RS per satuan penduduk x 1000	1 BP4 Paru	1 BP4 Paru, 1 RSUD	1 BP4 Paru, 1 RSUD	1 BP4 Paru, 1 RSUD	1 BP4 Paru, 1 RSUD
6	Rasio dokter per satuan penduduk x 1000	0.159	0.190	0.144	0.137	0.140
7	Rasio tenaga medis per satuan penduduk x 1000	1.438	1.622	1.717	0,185	0,191
8	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	66.08	66.86	70.2	75.00	76.00
9	Cakupan pertolongan persalinan oleh tanaga kesehatan	82.90	79.09	86.00	88.00	88.50
10	Cakupan desa/Korong UCI	65	69	85	87	89
11	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100
12	Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	82	67	75	77	79
13	Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	90	100	97	98
14	Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin melalui pengembangan Jamkesmas/ Jamkesda	100	100	100	71	73
15	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	45.41	49.98	41.25	50	55
16	Cakupan kunjungan bayi	99.60	80.00	85.10	86.00	87.00
17	Cakupan puskesmas (%)	147.06	141.18	141.18	141.18	141.18
18	Cakupan pembantu puskesmas (%)	44.93	58.90	34.25	32.80	32.80
19	Incident Rate DBD/100.000 penduduk	7.17	2.82	6.92	17.00	16.50
20	Penemuan kasus TB BTA pos (CDR)	81.00	68.00	72.00	80.32	81.00
21	Kesembuhan penderita TB BTA pos (cure rate)	86.40	82.00	86.50	85.00	85.00

4.3  BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR

Tabel 4.4

Capaian Indikator Utama Infrastruktur Dasar Tahun 2011

INDIKATOR	CAPAIAN DAERAH (2011)	CAPAIAN PROVINSI (2011)	CAPAIAN NASIONAL (2011)
Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%)	28,85 %	37,05 %	42,76 %
Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%)	25,60 %	44,67 %	55,60 %
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%)	90,08 %	91,40 %	94,83 %
Proporsi Desa dengan Akses Jalan R4 Sepanjang Tahun (%)	98,33 %	95,30 %	87,21 %
Proporsi Desa dengan Jaringan Listrik (%)	-	99,22 %	96,25 %
Aksesibilitas Pasar Tradisional (km)	3,24 %	9,25 %	14,39 %

Dari Indikator Utama Infrastuktur Dasar seperti Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak, Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak, Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik, Aksesibilitas Pasar Tradisional, untuk keempat capaian indikator kinerja tersebut Padang Pariaman masih jauh dibandingkan dengan Propinsi maupun Nasional, indikator capaian kinerja yang tinggi capaiannya dari propinsi adalah Proporsi Desa dengan Akses Jalan R4 Sepanjang Tahun.

Tabel 4.5

Capaian Indikator Infrastruktur Dasar Tahun 2008-2012

No	Indikator	Tahun
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	30,17	31,33	32,87	33,98	29,94
2.	Rasio jaringan irigasi (%)	63,58	64,34	65	66,2	67,00
3.	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	11,74	13,40	15,40	27.5	35,37
4.	Rasio TPU per satuan penduduk per 1000 penduduk	-	-	-	-	-
5.	Rasio pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,14%	0,14%	0,23%	0,23%	0,23%
6.	Rasio rumah layak huni (%)	45	50	55	70	75
7.	Rasio permukiman layak huni (%)	28	30	35	35	35
8.	Panjang jalan dilalui roda 4 (km)	578,34	596,54	616,25	-	-
9.	Panjang jalan dalam kondisi baik (>40 km/jam) (km)	387,65	407,38	427,85	687,00	605,33
10.	Drainase  dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat  (m)	1.081	1.160	1.285	1.285	1.285
11.	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kabupaten	-	-	-	-	-
12.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (Ha)	16.152	16.345,6	16.510,62 Ha	16.708,74	16.842,42

4.4  BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KEWIRAUSAHAAN

Sistem informasi dan penyaluran tenaga kerja belum berjalan sebagaimana yang direncanakan. Sampai saat ini sistem informasi belum dapat memberi informasi menurut keahlian, pendidikan dan umur secara baik yang dapat diakses oleh berbagai perusahaan. Perkembangan pembangunan pada pelayanan urusan ketenagakerjaan selama periode 2008-2012  pada masing-masing indikator  sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.5

Capaian Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2008-2012

No	Indikator	Tahun
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Angka partisipasi angkatan kerja	1916	2254	2292	1060	7529
2.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	1766	2079	2147	?	?
3.	Pencari kerja yang ditempatkan	150	175	145	208.408	439.089
4.	Tingkat pengangguran terbuka			6,43 %	6,43 %
5.	Keselamatan dan perlindungan	712	753	796	998	2929

4.5  BIDANG KETAHANAN PANGAN

Kontribusi sektor pertanian baik pertanian/perkebunan, palawija, tanaman keras dan produksi kelompok tani terhadap PDRB pada tahun 2011 adalah sebesar 23,38%. Kontribusi sektor pertanian ini sedikit menurun dari tahun 2010 sebesar 23,87%. Sektor  pertanian merupakan penyumbang kedua terbesar setelah Sektor Pengangkutan dan Komunikasi terhadap PDRB Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini memang sangat disadari bahwa sektor pertanian memang merupakan sektor unggulan. Untuk itulah upaya untuk terus mempertahankan budi daya pertanian dilakukan dengan meningkatkan cakupan pembinaan kelompok tani. Cakupan bina kelompok tani yaitu kelompok tani yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan dari tahun 2007 sebanyak 20,6% meningkat menjadi 82,97% pada tahun 2011.  Diharapkan program bina kelompok petani akan terus ditingkatkan dalam upaya untuk dapat meningkatkan produktivitas dan kontribusinya terhadap PDRB. Lebih rinci perkembangan indikator kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pertanian selama periode 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6

Capaian Indikator Bidang Pertanian Tahun 2008-2012

No	Indikator	Tahun
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/Ha)	5,15	5,37	4,85	5,07	5,20
2.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan  terhadap PDRB	10,03	9,86	18,82	24,13	23,38
3.	Cakupan bina kelompok petani	39,79%	76,99%	82,97%	82,97%	82,97%