Calo BPJS Kesehatan Marak, Penawaran Jasa Hingga RP300 Ribu

Praktik percaloan yang terjadi pada proses pendaftaran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kian merajalela. Tidak adanya tindakan terhadap para calo ini membuat mereka kian berani menawarkan jasanya secara terang-terangan.

Seperti yang dialami Yanto (53), warga Perumnas 2 Bekasi. Mengetahui pendaftar hanya dibatasi 200 orang perhari, dirinya bergegas menuju kantor BPJS cabang Bekasi sejak pukul 03.00 WIB dini hari.

"Kalau gak jam segini (03.00 WIB) bakal gak dapat nomor antrian. Karena kan dibatasi hanya sampai 200 nomor saja," tutur Yanto yang mengaku sudah tiga kali datang ke kantor BPJS, karena sebelumnya selalu tak mendapatkan nomor antrian meski sudah datang sebelum kantor BPJS buka kepada Harian Terbit, kemarin.

Sesaat sebelum loket pendaftaran dibuka, Yanto mengaku ditawari oleh seorang calo untuk mempermudah proses pendaftaran.  "Tadi saya sempat ditawari calo agar memperlancar prosesnya. Tak hanya saya, orang lain juga banyak didekati," ungkapnya.

Biasanya, kata Yanto, para calo mendekati pendaftar yang terlihat bingung dan yang malas mengantri. Untuk mendapatkan kartu BPJS Kesehatan, dirinya diminta membayar Rp250 ribu. Sedangkan untuk mendapatkan nomor antrian, tariff yang dikenakan lebih murah, yaitu Rp20 ribu.

"Per kartu keluarga bisa dikenai tarif Rp.250 ribu. Klo cuma nomor antrian tadi ditawari Rp20 ribu," terangnya.

Yanto pun enggan menerima tawaran para calo tersebut. "Mending saya antri daripada harus bayar mereka. Harusnya pegawai BPJS Bekasi peka akan kondisi diluar. Percuma ada security (satpam) jika tak mampu atasi para calo. Atau jangan-jangan ikut andil juga mereka," keluhnya.

Menurutnya, praktek percaloan ini sangat merugikan masyarakat, karena seharusnya masyarakat yang datang belakangan menjadi tidak dapat nomor antrian. Kecurigaan tersebut, kata Yanto, bisa dilihat dari nomor antrian yang tidak berurutan.

"Aneh banget, kan normalnya habis nomor urut 3, adalah 4. Eh ini tiba-tiba ke nomor urut 8. Saya yang awalnya tak percaya oknum dalam BPJS ikut praktik percaloan, jadi percaya dengan kondisi in," ungkapnya prihatin.

Seharusnya, lanjut Yanto, praktek percaloan ini tidak terjadi, karena masyarakat yang mendaftar BPJS Kesehatan umumnya masyarakat kalangan menengah kebawah yang sedang membutuhkan jaminan untuk berobat. "Saya heran kenapa masih ada yang memanfaatkan kondisi pendaftaran ini."  Dari informasi yang diterima dari sumber yang enggan disebutkan namanya, kantor BPJS Cabang Bekasi yang berada di komplek ruko tersebut, di lantai 2 dan 3 merupakan lokasi transaksi antara calo maupun pegawai. "Jadi para calo juga ada yang memasang tarif Rp.50 ribu per kepala untuk nomor antrian," ujar sumber tersebut kepada Harian Terbit.

"Coba tuh mas lihat, tadi kan dia baru dateng, eh setengah jam langsung keluar. Nyebut-nyebut nama pegawai kan tadi mas dengar," tuturnya.

Hal serupa juga dialami oleh Titis (40), yang datang untuk mendaftar sejak pukul 04.00 WIB.  dengan harapan bisa mendapatkan nomor antrian awal. Tak disangka, setibanya di kantor BPJS yang terletak di jalan Ahmad Yani, Bekasi tersebut, pemandangan antrian panjang menghela nafasnya.

"Antrian dah kayak uler, dua sisi kanan dan kiri. Saya kira yang pertama datang, ternyata ratusan orang sudah ngantri," ucapnya.

Mendapatkan nomor antiran 103 meski telah datang sejak dini kian membuat Titis curiga terjadinya praktek percaloan, namun dirinya enggan berspekulasi lebih jauh dan bersyukur mendapatkan nomor. "Alhamduliah, Tapi gak tahu deh ini kelar sampai jam berapa," terang janda anak 3 ini. 

Tak hanya di Bekasi, praktek percaloan juga terjadi di BPJS Cabang Jakarta Barat, yang terletak di Jl. Palmerah Barat 353 Blok B No. 4-5. Berdasarkan pantauan Harian Terbit di lokasi tersebut pada Selasa (3/6), banyak calo-calo yang berkeliaran menawarkan jasa pendaftaran dan nomor antrian kepada masyarakat yang ingin mendaftar.

Salah satunya Agustian (51), warga Slipi, Petamburan, Jakbar, yang mengaku pernah dijanjikan proses pembuatan kartu secara instan dengan biaya sebesar Rp150 ribu. Dia menceritakan, pada awalnya ingin menggunakan prosedur yang sudah ditetapkan oleh BPJS Kesehatan dalam mendapatkan kartu peserta.

Namun, lanjutnya, hingga pukul 12.00 WIB dirinya belum juga dipanggil. Padahal, ketika itu ia sangat membutuhkan kartu BPJS Kesehatan, untuk jaminan berobat ke rumah sakit. "Ini kan saya bayar, bukan gratis. Bayar paket pertama yang Rp59.500, tapi kenapa ini dipersulit. Ini saya alami sendiri, semua bank offiline kemudian saya diminta duit sama Satpam Rp150 ribu langsung jadi kartunya," kata ibu setengah baya ini saat ditemui Harian Terbit di Kantor BPJS Kesehatan cabang Jakbar.

Tak Berbeda dengan BPJS Cabang Jakarta Timur. Sebut saja Dian (35), yang berdomisili di Jalan Pemuda, Rawamangun, karena tak tahu ada pembatasan peserta dirinya yang datang untuk mendaftar pada pukul 07.40 WIB sudah kehabisan nomor antrian.

Karena kecewa dirinya lantas beranjak pulang. Namun belum sampai didepan jalan raya, Dian dihampiri seorang pria berjaket hitam. Mengaku bernama Wanto, Dian ditawari jasa untuk mengurus kartu BPJS Kesehatan dengan memasang tarif Rp300 ribu. Wanto juga berjanji tidak sampai pukul 12.00 siang kartu tersebut sudah bisa diterima dirinya.

“Saya sudah mau pulang, tapi belum sampai jalan raya ada orang deketin saya dan bilang bisa urus kartu BPJS. Ya… karena saya butuh buat berobat orang tua, saya mau saja bayar Rp300 ribu,” ujarnya kepada Harian Terbit, Rabu (4/6).

Ketika ditanya apakah dirinya tidak taku ditipu? Dian mengaku yakin karena ternyata banyak juga yang menggunakan jasanya. “Soalnya tadi ada juga yang panggil dia (Wanto) terus bisikin minta dibikinin kartu. Jadi ya itu bikin saya yakin,” ujarnya. (www.harianterbit.com)