Kemiskinan dan pengangguran cuma jadi komoditas politik

Kemiskinan kota meleset. ©2013 Merdeka.com/imam buhori

Figure terkait

 

 

Kemiskinan dan pengangguran dinilai sampai saat ini hanya jadi komoditi politik, bukan sebagai persoalan bangsa Indonesia sejak dahulu harus diselesaikan. "Sebenarnya, kemiskinan dan pengangguran bukanlah permasalahan bangsa yang sebenarnya. Itu hanya konsumsi politik," ujar Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno di Jakarta, Jumat (20/6).

Selama ini pengangguran ditimbulkan oleh kesalahan manajemen. Dia mencontohkan seperti perusahaan dengan tata kelola yang baik dan rapi, akan berdampak pada peningkatan saham pada perusahaan, bahkan kenaikan gaji para pegawainya.
Erman berharap pemerintah Indonesia ke depan tidak hanya mengedepankan politik tetapi, harus kerja nyata untuk kurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. "Bagaimana gaji buruh, gaji buruh harus dinaikan, caranya itu melihat bukan gaji tapi kesejahteraan buruh. Satu gaji, perumahan, masalah pendidikan, kesehatan terakhir masalah lokasi," ujarnya.
Dia memaparkan, dalam masa kepemimpinannya dulu di Kemenakertrans untuk kesejahteraan telah membuat Peraturan Menteri Nomor 24 tahun 2006 yakni untuk meningkatkan kesejahteraan buruh baik formal informal yang dikoordinasikan dengan Kementerian Perumahan Rakyat. "Perumahan harus dibangun oleh kemampuan pekerja dengan bekerjasama dengan Kemenpera dalam bentuk subsidi rumah tipe 38," katanya.
Kemudian, peranan dari jamsostek memberikan pinjaman dari kredit lunak. Contohnya, saat itu, meminta pengusaha di MM 2000 untuk menyiapkan lahan yang dialokasikan bagi pembangunan rumah pekerja. Sehingga, dapat mengurangi biaya transportasi.
"Oleh karenanya, gaji buruh perlu naik karena income mereka selama ini dikurangi sewa rumah, kesehatan transport. Tetapi, harus ada nilai tambah dan sisa pendapatan maka memiliki daya beli," katanya. (www.merdeka.com)