Iuran pensiun 8% ditanggung bersama -- ANTARA FOTO/Dhoni Setiawan
Dirut BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya menyatakan besaran iuran pensiun bagi pekerja sebesar delapan persen dari upah yang akan ditanggung bersama, di mana pekerja lima persen dan pemberi kerja tiga persen.
Elvyn menjelaskan, peserta Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Juli 2015 adalah semua pekerja berupah di bawah Rp16 juta per bulan, baik pekerja swasta maupun PNS dan TNI/Polri.
"Peraturan perundangan menyatakan sifat kepesertaan mandatory (wajib), bukan pilihan," katanya, di Jakarta, Sabtu (12/7/2014).
Terkait dengan kewajiban tersebut yang akan berdampak pada peningkatan jumlah peserta dan pengelolaan dana, Elvyn menyatakan jajarannya sudah menyiapkan semua perangkat, termasuk sistem pelayanan agar tidak terjadi kemandekan atau gagap pelayanan.
Dia sudah memperkirakan kondisi tersebut dan sudah mempersiapkan sumber daya manusia dan menjalin kerja sama dengan perbankan yang dijadikan titik-titik "outlet" pelayanan. Kini terdapat 512 outlet dan ditargetkan akan menjadi 1.000 di akhir tahun ini.
Pekerja yang mendapat manfaat pensiun bulanan adalah mereka yang menjadi peserta minimal 15 tahun sementara peserta di bawah itu akan mendapat manfaat langsung tunai.
Peraturan pemerintah tentang Jaminan Pensiun itu saat ini masih dalam tahap pembahasan oleh instansi terkait. Setelah PP tersebut disahkan, BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan kampanye secara masif untuk menginfokan kepada pekerja dan perusahaan.
Terkait dengan PT Taspen dan Asabri, Elvyn menjelaskan bahwa kedua BUMN tersebut akan tetap eksis hingga 2029 untuk melayani pesertanya yang ada saat ini.
Lalu bagaimana dengan pekerja berupah di atas Rp16 juta per bulan? Pekerja berupah di atas Rp16 juta itu, kata Elvyn, bisa menjadi peserta pengelola dana pensiun swasta yang ada.
"Kita tidak mematikan pengelola dana pensiun swasta yang ada karena mereka bisa menyasar kalangan atas," ujarnya.
Elvyn menjelaskan, peserta Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Juli 2015 adalah semua pekerja berupah di bawah Rp16 juta per bulan, baik pekerja swasta maupun PNS dan TNI/Polri.
"Peraturan perundangan menyatakan sifat kepesertaan mandatory (wajib), bukan pilihan," katanya, di Jakarta, Sabtu (12/7/2014).
Terkait dengan kewajiban tersebut yang akan berdampak pada peningkatan jumlah peserta dan pengelolaan dana, Elvyn menyatakan jajarannya sudah menyiapkan semua perangkat, termasuk sistem pelayanan agar tidak terjadi kemandekan atau gagap pelayanan.
Dia sudah memperkirakan kondisi tersebut dan sudah mempersiapkan sumber daya manusia dan menjalin kerja sama dengan perbankan yang dijadikan titik-titik "outlet" pelayanan. Kini terdapat 512 outlet dan ditargetkan akan menjadi 1.000 di akhir tahun ini.
Pekerja yang mendapat manfaat pensiun bulanan adalah mereka yang menjadi peserta minimal 15 tahun sementara peserta di bawah itu akan mendapat manfaat langsung tunai.
Peraturan pemerintah tentang Jaminan Pensiun itu saat ini masih dalam tahap pembahasan oleh instansi terkait. Setelah PP tersebut disahkan, BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan kampanye secara masif untuk menginfokan kepada pekerja dan perusahaan.
Terkait dengan PT Taspen dan Asabri, Elvyn menjelaskan bahwa kedua BUMN tersebut akan tetap eksis hingga 2029 untuk melayani pesertanya yang ada saat ini.
Lalu bagaimana dengan pekerja berupah di atas Rp16 juta per bulan? Pekerja berupah di atas Rp16 juta itu, kata Elvyn, bisa menjadi peserta pengelola dana pensiun swasta yang ada.
"Kita tidak mematikan pengelola dana pensiun swasta yang ada karena mereka bisa menyasar kalangan atas," ujarnya.
(ekonomi.metrotvnews.com)
No comments:
Post a Comment