Program JKN Kembalikan Layanan Kesehatan ke Khitahnya

Monika Lembong, Pimpinan RSU Siloam Lippo Village (baju merah) sedang berbincang dengan pasien BPJS di RSU Siloam Lippo Village, Tangerang, Banten (25/9). Sejak Januari hingga Juni 2014, RSU Siloam Lippo Village sudah melayani sekitar 7.000 pasien yang menggunakan Kartu BPJS, Kartu Jamkesda Kabupaten Tangerang, dan Kartu Multiguna Kota Tangerang. Dan, setiap bulannya, pasien yang berobat di RSU Siloam Lippo Village meningkat sekitar 1.000 orang. (sumber: dok. Lippo Village)

Jelang satu tahun pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, animo masyarakat untuk mendaftar sebagai peserta memang sangat tinggi.
Hingga awal Desember 2014, total jumlah peserta BPJS Kesehatan sudah mendekati angka 132 juta jiwa. Padahal target semula cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan sampai akhir tahun 2014 hanya 121,6 juta jiwa.
"Jumlah peserta yang sudah melampaui target ini memperlihatkan masyarakat kita memang merasa butuh dan tertolong dengan sistem JKN," kata Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemkes) Donald Pardede di sela acara evaluasi pelaksanaan program JKN di Denpasar, Senin (8/12).
Namun di sisi lain, beberapa fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ada yang mengalami penumpukan pasien. "Jumlah pesertanya memang di luar ekspektasi kita, jadi wajar kalau terjadi antrian di rumah sakit. Tapi fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan juga sudah semakin bertambah," imbuhnya.
Bahkan menurut Donald, program JKN yang pembiayaannya dengan sistem kapitasi dan INA-CBGs ini juga telah mengembalikan pelayanan kesehatan kepada khitahnya.
"Rumah sakit mulai kembali pada khitah, melakukan penanganan yang adekuat. Sekian tahun kan kita liberal, orientasi pasar, sekarang rumah sakit mulai care terhadap tindakan medis yang harusnya dilakukan dan meresepkan obat sesuai kebutuhan. Karena kalau dulu apa saja diresepkan, padahal sebetulnya pasien tidak butuh," katanya lagi.
Kalau pun ada kendala di lapangan, menurutnya itu lebih dikarenakan pemahaman yang belum utuh dan juga persoalan kapasitas pelayanan kesehatan yang ada. "Beberapa regulasi pelaksanaan JKN juga sering ditafsir kurang pas, jadi memang perlu meningkatkan sosialisasi sebelum suatu regulasi itu diterapkan," tambahnya lagi. (www.beritasatu.com)