Klaim JKN DIY-Jateng Rp 2,3 T

* PADA TRIWULAN PERTAMA 2015

0
inShare

Hingga saat ini masih banyak masyarakat anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang belum memahami hak dan kewajibannya. Selain itu, layanan kesehatan sistem rujukan berjenjang yang diterapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan juga belum optimal.

Hal itu diakui Kepala Divisi Regional VI DIY - Jawa Tengah BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari SE MM AAK dalam temu media di The Westlake Resto Jalan Ringroad Barat Trihanggo Sleman, Kamis (23/4/2015). Acara ini digagas untuk optimalisasi pelaksanaan JKN BPJS Kesehatan dan sinergi dengan media.

Selain Andayani Budi Lestari, tampil sebagai pemateri yang lain dalam acara ini adalah Pemimpin Redaksi Kedaulatan Rakyat Drs Octo Lampito MPd, Pemred Suara Merdeka Amir Machmud NS dan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Bethesda Yogya dr Purwoadi Sujatno SpPD.

Karena itu, lanjut Andayani, sinergi dengan media sangatlah penting, sebagai langkah sosialisasi program kerja, juga evaluasi pelaksanaan JKN berkelanjutan. "Selain masih banyak keluhan akibat ketidaktahuan masyarakat tersebut yang juga berdampak pada antrian panjang di rumah sakit," tandasnya.

Berdasarkan rekap data per triwulan pertama di 2015 ini saja atau sampai dengan Maret 2015, pembiayaan pembayaran pelayanan kesehatan atau nilai klaim JKN BPJS Kesehatan di DIY dan Jateng telah mencapai Rp 2,3 triliun. Sedangkan peserta JKN BPJS Kesehatan di DIY dan Jateng mencapai 21 juta peserta.

"Jika sinergi BPJS Kesehatan, peserta, rumah sakit dan pemerintah terjalin, klaim yang bisa membengkak dapat diefisien. Apalagi, pendapatan iuran peserta juga belum optimal, karena banyak juga yang menunggak iurann," ujar Andayani. Dikatakan pula, pelayanan Kartu Indonesia Sehat dan JKN spiritnya sama.

Persoalan JKN BPJS Kesehatan, menurut Octo Lampito, memang tidak dianggap sepele. Ia juga mengakui jika pemahaman masyarakat terhadap JKN BPJS Kesehatan masih terbatas, sehingga sejumlah keluhan dari masyarakat sering muncul di media yang dipimpinnya, melalui rubrik pikiran pembaca.

Menurut Amir Machmud NS, pers atau media memiliki peranan penting penyebaran informasi. Mendorong jurnalisme pelayanan publik harus digiatkan karena fungsi pers adalah edukasi dan kontrol sosial. Jika keluhan masyarakat yang termuat di media adalah kontrol sosial, bisa menjadi evaluasi juga. (http://krjogja.com)