Dibahas Kembali, RUU Tapera Ditargetkan Rampung Akhir 2015

Ilustrasi (Istimewa)

  Komisi V DPR RI kembali akan membahas Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (RUU Tapera). RUU Ini ditargetkan dapat disahkan menjadi undang-undang sebelum akhir 2015 ini. Pembahasan RUU Tapera kembali dilakukan setelah sempat ditarik pembahasannya di akhir masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Anggota Komisi V DPR RI yang juga mantan Ketua Pansus RUU Tapera, Yoseph Umar Hadi, mengungkapkan, saat ini pembahasan kembali RUU Tapera sudah dalam proses harmonisasi di badan legislasi (Baleg) DPR RI, dan tinggal menunggu pengesahan di sidang paripurna dewan.

"Kami terus kebut dan mengawal agar RUU Tapera ini bisa cepat selesaikan karena penting untuk memacu pembangunan perumahan rakyat. Doakan saja (bisa disahkan jdi UU) bisa tahun ini," ungkap Yoseph yang dihubungi Liputan6.com, Rabu (24/06/2015).

Politisi PDIP itu sempat menyayangkan pembatalan RUU Tapera secara sepihak oleh pemerintah pada 2014. Pembahasan RUU Tapera telah memakan waktu dua tahun, dan telah terjadi tarik ulur di internal pemerintah terkait pembahasan RUU ini.

Saat itu, pemerintah  meminta pembahasan ditunda dan dilanjutkan pada masa pemerintahan baru periode selanjutnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda menilai RUU Tapera yang kini mulai dibahas kembali diharapkan memberi kejelasan aturan terutama mengenai kelembagaan Tapera. Lembaga ini penting namun pada pembahasan sebelumnya sempat tidak mendapat prioritas dalam pembahasan.

Seperti diketahui saat ini sudah ada lembaga pemerintah yang juga memberikan fasilitas tabungan perumahan seperti Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

“Menurut saya, sebaiknya badan-badan itu dilebur dalam satu lembaga saja, sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi pengusaha dan masyarakat," jelasnya.

Menurut Ali, Tapera berpotensi menghimpun dana yang sangat besar dari masyarakat untuk pembangunan perumahan menengah bawah. Mekanisme menghimpun dana sejenis telah berhasil diterapkan di beberapa negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura.

"Sedangkan potensi penggalangan dana dari Tapera diperkirakan mencapai Rp 50 triliun per bulan, sehingga mekanisme pelaksanannya harus jelas dan tidak ada celah untuk penyelewengan dana," ujar Ali.  (Liputan6.com)