Anggota Komisi IX DPR RI Zuber Safawi mendesak
segera pembenahan kepesertaan Jamkesmas dan Jamkesda yang masih semrawut.
"Sebelum akhir tahun 2013, manajemen datanya harus sudah rapi, penanggung
jawabnya jelas siapa, dan bisa diakses online," ujar Zuber, Sabtu
(27/04/2013).
Zuber mengkritik ketidakjelasan data penerima
Jamkesmas secara nasional oleh pemerintah pusat maupun Jamkesda yang
diselenggarakan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
"Masih bolong di sana-sini, banyak salah
sasaran, dan saya yakin tidak update," imbuh politisi Partai Keadilan
Sejahtera ini.
Dia mencontohkan, hingga awal 2013 pemerintah
mengklaim sudah memegang data 96,4 juta jiwa penduduk by name-by address
(berikut nama dan alamat) yang tercatat sebagai penerima Jaminan Kesehatan
Masyarakat. Data tersebut tersedia dalam format Basis Data Terpadu (BDT) yang
bisa diakses di http://bdt.tnp2k.go.id.
Namun, hingga detik ini, data tersebut menyediakan
hanya 75.487.167 jiwa data individu miskin. "Dua puluh juta jiwa lebih
sisanya kemana?" tanya Zuber.
Dirinya juga mempertanyakan metode pengumpulan data
BDT yang katanya dibangun dari hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial
tahun 2011 (PPLS 2011) oleh Badan Pusat Statistik (BPS). PPLS 2011 mendata
sekitar 40 persen rumah tangga di seluruh Indonesia yang paling rendah status
sosial ekonominya.
"Kami meragukan datanya hanya angka-angka
statistik, bukan data real berdasarkan nama dan alamat seperti yang
digemborkan," ujarnya.
www.kompas.com
No comments:
Post a Comment