"Ini praktik kriminal dan kita akan usut," kata Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah DKI Jakarta Hardi Yuliwan di Jakarta, Rabu.

Dijelaskannya, pekerja hanya bisa mencairkan dana JHT setelah pensiun atau setelah putus hubungan kerja dan menjadi peserta lima tahun satu bulan.

Praktiknya, oknum tertentu di perusahaan peserta jaminan sosial memalsukan keterangan kerja (PHK) lalu surat keterangan palsu itu dijadikan alasan untuk mencairkan dana JHT pekerja tertentu.

Melihat jumlahnya yang sangat masif, Hardi menyatakan akan mengusut praktik kriminal tersebut karena kini BPJS Ketenagakerjaan memiliki wewenang investigasi pada perusahaan yang diduga melanggar peraturan perundangan tentang kepesertaan jaminan sosial.

Sepanjang tahun 2014, hingga data perbulan Mei, terdapat 64.435 pekerja yang mencairkan dana JHT-nya dan total dana yang dicairkan Rp1,402 triliun. Artinya setiap bulan 12.887 pekerja DKI mencair dana JHT atau setiap harinya 586 orang.

Hardi tidak menutup kemungkinan bahwa pekerja yang mencairkan tersebut benar-benar berhenti kerja karena sistem kerja alih daya (outsourcing) membuat pekerja rentan putus hubungan kerja karena kontraknya dengan perusahaan tidak diperpanjang.

Namun, di sisi lain dia melihat sekitar 60 persen dari pekerja yang mencairkan dana tersebut masih bekerja. Jaminan Hari Tua adalah progam yang dirancang sebagai tabungan atau modal bagi pekerja setelah memasuki masa pensiun.

Menurut peraturan perundangan, pekerja yang masih aktif tidak boleh mencairkan dana tersebut. Pada pekerja yang mengalami putus hubungan kerja lalu bekerja lagi di tempat lain bisa melanjutkan kepesertaan dengan melakukan pendaftaran ulang.

Namun, di sisi lain, pekerja yang tidak kunjung bekerja bisa mencairkan dana tersebut setelah menjadi peserta selama lima tahun satu bulan. Peraturan baru tentang BPJS Ketenagakerjaan akan meningkatkan masa kepesertaan menjadi 10 tahun.

"Mungkin maksudnya agar tujuan program JHT sebagai tabungan masa tua pekerja tercapai," ucap Hardi.(sumber: www.antaranews.com)