Ilustrasi (Foto : Istimewa)
Sejumlah tenaga medis di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Suhadi Prijonegoro Sragen mengeluh lantaran dana klaim bagi hasil Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) belum cair. Dana klaim bagi hasil yang menjadi hak para dokter dan perawat tersebut hingga saat ini masih mengendap sekitar Rp 30 miliar.
Kondisi ini membuat para tenaga medis hanya bisa 'grundelan' dan resah tanpa mengetahui kepada siapa harus menuntut. Tidak sedikit pula tenaga medis yang melapor kondisi yang dialami ke Forum Sragen Rembug (FSR). "Kami memang menerima banyak keluhan dari tenaga medis tentang klaim bagi hasil BPJS yang belum terbayar. Mereka rata-rata resah dan menuntut agar hak tersebut segera dibayarkan," ujar Sekretaris FSR, Suti Hantoro kepada wartawan Minggu (10/08/2014).
Menurut Suti, kondisi belum terbayarnya bagi hasil BPJS sebagai uang jasa ini dikhawatirkan bakal itu mengganggu pelayanan kesehatan. Imbasnya, pelayanan kesehatan tidak akan maksimal karena tenaga medis akan 'ogah-ogahan' saat melayani masyarakat. "Bagi hasil ini merupakan jasa yang menjadi hak tenaga medis. Kalau tidak segera cair,
tentunya akan berpengaruh pada pelayanan," jelasnya.
Suti mengaku tidak habis pikir dengan lambatnya pembayaran klaim bagi hasil BPJS ini. Padahal klaim anggaran BPJS yang belum terbayar sudah berlangsung sejak bulan Januari atau tepatnya sudah berlangsung 8 bulan. "Pencairan dana bagi hasil ini jelas terkait dengan penyusunan Perda APBD. Sudah semestinya pihak rumah sakit atau pemkab segera
berkoordinasi dengan legislatif," tandasnya. (http://krjogja.com/)
Kondisi ini membuat para tenaga medis hanya bisa 'grundelan' dan resah tanpa mengetahui kepada siapa harus menuntut. Tidak sedikit pula tenaga medis yang melapor kondisi yang dialami ke Forum Sragen Rembug (FSR). "Kami memang menerima banyak keluhan dari tenaga medis tentang klaim bagi hasil BPJS yang belum terbayar. Mereka rata-rata resah dan menuntut agar hak tersebut segera dibayarkan," ujar Sekretaris FSR, Suti Hantoro kepada wartawan Minggu (10/08/2014).
Menurut Suti, kondisi belum terbayarnya bagi hasil BPJS sebagai uang jasa ini dikhawatirkan bakal itu mengganggu pelayanan kesehatan. Imbasnya, pelayanan kesehatan tidak akan maksimal karena tenaga medis akan 'ogah-ogahan' saat melayani masyarakat. "Bagi hasil ini merupakan jasa yang menjadi hak tenaga medis. Kalau tidak segera cair,
tentunya akan berpengaruh pada pelayanan," jelasnya.
Suti mengaku tidak habis pikir dengan lambatnya pembayaran klaim bagi hasil BPJS ini. Padahal klaim anggaran BPJS yang belum terbayar sudah berlangsung sejak bulan Januari atau tepatnya sudah berlangsung 8 bulan. "Pencairan dana bagi hasil ini jelas terkait dengan penyusunan Perda APBD. Sudah semestinya pihak rumah sakit atau pemkab segera
berkoordinasi dengan legislatif," tandasnya. (http://krjogja.com/)
No comments:
Post a Comment