BPJS Ketenagakerjaan Masuk Persaingan Jaminan Sosial Antarnegara

Salah satu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Indonesia, yaitu BPJS Ketenagakerjaan diperhitungkan sebagai pesaing oleh negara-negara maju yang memiliki kesuksesan dalam pengelolaan jaminan sosialnya.

Negara tersebut terus berlomba meningkatkan inovasi social security di negaranya demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya.

"Perkembangan Jaminan Sosial khususnya kawasan asia termasuk cepat. Sebut saja Fiji, India, Singapura, Nepal, Australia, Filipina, dst. Hal tersebut terlihat ketika kami di undang beberapa minggu lalu oleh Public Service International (PSI) di Singapura.

PSI adalah lembaga internasional yang concern terhadap perkembangan Social Security," kata Ketua Umum Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan, Abdurrahman Irsyadi di Jakarta, Sabtu (4/1/14).

Pertemuan itu merupakan kegiatan yang melibatkan 15 negara termasuk indonesia, untuk membahas Quality Public Service (QPS) dan Decent Work dimana Pensiun dan Jaminan Sosial menjadi topik yang relevan sebagai bahasan, sebagai bagian dari penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

"Tentu kami memiliki kepentingan utk berbagi informasi dan belajar tentang kondisi Jaminan Sosial dinegara lain, Indonesia termasuk diperhitungkan oleh mereka dalam kelolaan Jaminan Sosial," tambah Irsyadi.

Dikatakan, presentasi skema Jaminan sosial yang dipaparkan dari berbagai negara menunjukan banyaknya persamaan dengan BPJS Ketenagakerjaan, seperti skema jaminan sosial untuk tabungan hari tua (THT) di Singapura terkenal dengan nama Central Provident Fund (CPF).

Begitu pula seperti di India, dimana pegawai pemerintah disediakan program pensiun dengan iuran 1,17% perbulan. Sedangkan, untuk pekerja lainnya ada program berupa provident fund dan social assistance, dimana kepesertaannya mencakup pekerja, baik yang part-time, harian maupun kontrak, dan program ini bersifat wajib.

"Kami berharap ketika program pensiun yang akan diterapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan nantinya harus lebih baik," ujar Irsyadi.

Lebih lanjut Irsyadi mengatakan bahwa yang paling penting adalah suitanbility program pensiun berjangka panjang. Kita tidak mau di kemudian hari program pensiun menjadi pemicu krisis ekonomi sebagaimana yang terjadi di Yunani, amerika latin, dan eropa. Kita harus mempunyai skema fondasi yang kuat dalam menyusun regulasi dalam program pensiun.

"Sekalipun BPJS Ketenagakerjaan baru seumur hitungan hari, dengan pengalaman pengelolaan yang sudah dilakukan Jamsostek selama 36 tahun, dan dukungan dari berbagai pihak, kami optimistis masa depan lembaga ini mampu bersaing dengan lembaga Jaminan Sosial di dunia," pungkas Irsyadi. (www.pikiran-rakyat.com)