Kementerian Pendidikan dan Kebudayan tercatat paling besar menarik dana bantuan sosial pada awal tahun 2014. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan hingga 30 Januari 2014, Kementerian Pendidikan sudah menarik Rp 3,9 triliun untuk dana Bantuan Operasional Sekolah.
Direktur
Jenderal Anggaran, Askolani, mengaku belum tahu persis mengenai anggaran itu.
Namun dia membenarkan jika tahun sebelumnya penarikan anggaran Bansos di
Kementerian Pendidikan tidak sebesar tahun ini.
"Kalau
tahun-tahun lalu tidak setinggi itu. Perlu dilihat lagi," katanya.
Kementerian
lain yang paling besar menarik dana Bansos adalah Kementerian Kesehatan, yaitu
sebesar Rp 1,6 triliun. Askolani mengatakan anggaran tersebut kemungkinan digunakan
untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan.
Sementara
Kementerian Pertanian sudah menarik dana bansos sebesar Rp 2,6 miliar dan
Kementerian Sosial sudah menarik Rp 6,5 miliar untuk Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri dan bantuan sosial rutin.
Banyak
pihak curiga tingginya realisasi Bansos pada awal tahun. Apalagi, saat ini
memasuki tahun politik sehingga anggaran sosial itu rawan disalahgunakan.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan,
penyerapan dana bantuan sosial hingga 30 Januari 2014 sudah cukup besar, yaitu
Rp 5,6 triliun dari total alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2014 sebesar Rp 55,8 triliun.
Padahal,
pada realisasi anggaran Januari 2013, dana bansos sama sekali belum terserap
dari total anggaran Rp 73,6 triliun (diubah dalam APBN Perubahan 2013 menjadi
Rp 82,5 triliun). Begitupun pada tahun anggaran 2012, penyerapan Bansos pada
Januari masih nihil dari total anggaran Rp 47,8 triliun.
Pengamat
ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam menilai
tingginya penyerapan anggaran bantuan sosial di awal tahun patut dipertanyakan.
Menurut dia, anggaran tersebut tidak bisa terlepas dari isu politik yang
berpotensi diselewengkan oleh partai politik untuk menggaet konstituennya.
"Meskipun
mungkin saja dananya memang digunakan untuk kepentingan bencana alam yang
banyak terjadi pada awal tahun ini, tapi saya kira tidak bisa lepas dari tahun
politik di mana pemilu legislatif sebentar lagi digelar," kata Latif.
Latif
menilai ada kelemahan sistem alokasi dana bantuan sosial oleh pemerintah.
Menurut dia, dialokasikannya dana bantuan sosial di setiap kementerian yang
dijabat oleh petinggi partai, akan berpotensi digunakan untuk kepentingan
partai tersebut.
"Jadi
dananya dari pemerintah, tapi diklaim oleh partai. Terkadang menteri dari
partai itu pergi ke daerah dengan ada sisipan agenda partai. Ini yang harus
dipertegas," ujarnya.
Menteri
Keuangan Muhamad Chatib Basri mengatakan sangat berhati-hati dalam mencairkan
anggaran Bansos. Dia memastikan governance pencairan anggaran itu akan dijaga.
"Kami pastikan semuanya harus sesuai prosedur. Anggaran akan cair jika
seluruh prasyarat dipenuhi," katanya. (www.tempo.co)
No comments:
Post a Comment