Program
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) malah memersulit para pensiunan memeroleh
akses kesehatan. Hal itu dikatakan Ketua Umum Persatuan Wredatama Republik
Indonesia (PWRI) Haryono Suyono.
“Para
pensiunan PNS dan TNI/Pori semakin tidak nyaman mendapakatkan akses layanan.
Ya, tapi karena (program) ini masih baru, ada kegamangan sedikit itu biasa,”
ujar Hayono disela-sela acara silaturrahi Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan dengan PWRI di Jakarta, Rabu (19/2).
Sebagai
penyambung lidah para pensiunan Haryono menyampaikan sejumlah pengaduan anggotanya
kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris. BPJS Kesehatan adalah
lembaga yang mengelola JKN. Dulunya BPJS adalah PT Askes yang memberikan
jaminan asuransi sosial pada para pensiunan tersebut.
Keluhan
yang paling sering, kata Haryono, datang dari pensiunan berpenyakit kronis.
Mereka biasanya mendapat drop obat untuk jangka waktu dua bulan, kini hanya
diberi jatah tiga hari. Ini tentu meropatkan para pensiunan yang sudah tua.
Mereka harus bolak-balik antara puskesmas dan rumah sakit.
Selain
itu, lanjut dia, adalah penyamaan kelas layanan bagi pensiunan. Padahal, saat
masih dilayani PT Askes pelayanan diberikan berdasarkan tingkat jabatan dan
iuran premi. Fasilitas kelas rawat inap yang diberikan juga berbeda-beda.
Sedangkan
kendala lain seperti terlalu kakunya regionalisasi rujukan rumah sakit. Ini
terkadang membuat pensiunan harus berobat ke rumah sakit yang sejatinya lebih
jauh dari rumah.
Fachmi
Idris mengakui masih ada sejumlah kendala BPJS dalam memberikan pelayanan pada
para pensiunan. Namun, kata Fachmi, sebagian besar masalah di lapangan terjadi
karena kesalahpahaman akibat kurangnya sosialisasi.
Dia
mencontohkan, banyak pensiunan yang mengeluhkan merek obat yang diberikan
diganti. Padahal, lanjut Fachmi, yang diganti hanya merek obatnya. Kasiat dan
kandungan isi sejatinya sama.
Fachmi
meminta Haryono Suyono yang memiliki program Pos Pemberdayaan Masyarakat yang
telah sampai ke daerah-daerah membantu BPJS menyosialisasikan program JKN.
Posdaya adalah program bina keluarga. Di dalamnya mengajarkan para keluarga
untuk meningkatkan ketrampilan ekonomi, menjaga kesehatan, dan mengenalkan
program KB. Jumlah Posdaya saat ini telah mencapai 32 ribu di seluruh
Indonesia. (www.metrotvnews.com)
No comments:
Post a Comment