KAJIULANG KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN

1.1        PEMETAAN PROGRAM

Penanggulangan kemiskinan merupakan hasil komulatif dari seluruh proses pembangunan, setiap upaya pembangunan hasilnya akan berkontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan, seperti pembangunan jalan, jembatan, investasi sektor swasta, bahkan pengangkatan pegawai. Namun ada program-program yang langsung dialokasikan dengan sasaran khusus penduduk miskin sebagai bentuk afirmasi terhadap kemiskinan.

Pemetaan program penanggulangan kemiskinan dilakukan untuk melihat program-program penanggulangan kemiskinan yang sifatnya afirmatif yang sudah dijalankan di daerah, baik program nasional maupun program daerah sendiri.Program penanggulangan kemiskinan yang afirmatif artinya program-program yang secara khusus dirancang dan dijalankan untuk menjawab persoalan kemiskinan secara langsung kepada sasaran penduduk miskin secara individu, keluarga maupun rumah tangga, sasaran melalui komunitasnya maupun sasaran melalui sumber penghidupannya.

Dalam pendekatan percepatan penanggulangan kemiskinan nasional, program-program dengan sasaran individu, keluarga dan rumah tangga miskin dikelompokkan sebagai program klaster 1, biasanya berupa program perlindungan sosial.Program-program yang sasarannya komunitas dengan model pemberdayaan dikelompokkan sebagai klaster 2, seperti berbagai macam program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM).

Selanjutnya program yang sasarannya sumber penghidupan yang dimaksudkan untuk penanggulangan kemiskinan adalah  program-program yang bertujuan mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil (UMK), seperti sektor-sektor informal yang menjadi sumber penghidupan masyarakat dengan tingkat sosial ekonomi terbawah, program-program ini dikelompokkan dalam program klaster 3, kegiatannya berupa peningkkatan kapasitas usaha dan peningkatan aksesibilitas terhadap modal dan jaringan usaha bagi UMK.

KLASTER 1 (PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL BERBASIS INDIVIDU, KELUARGA DAN RUMAH TANGGA)
Program Nasional	Jenis Transfer	Sasaran	Jumlah Penerima Manfaat	Jumlah Bantuan (000)	Lembaga Pelaksana
Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak		Meningkatnya Ketersediaan dan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu Bagi Seluruh Masyarakat		2.107.200.000	Diskes
Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja		Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Fasilitasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja		797.000.000	Sosnaker
Program daerah
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Fasilitasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja		40.000.000	Sosnaker
Program  Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja		Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Fasilitasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja		90.000.000	Sosnaker
Program Peningkatan Kesempatan Kerja		Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Fasilitasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja		55.000.000	Sosnaker

KLASTER 2 (PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KOMUNITAS)
Program Nasional	Jenis Transfer	Sasaran	Jumlah Penerima Manfaat	Jumlah Bantuan	Lembaga Pelaksana
Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Kapasitas Pemerintahan Desa / Kelurahan Dalam Memfasilitasi Proses Pengelolaan Pembangunan yang Partisipatif dan Demokratis	17 Kecamatan	22.584.611.000	BPM PKB
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman		Meningkatnya jumlah kabupaten kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman, serta jumlah kawasan yane mendapat akses pelayanan infrastruktur bidang permukiman	10 Nagari	1.187.500.000	DPU
Program daerah
Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Kapasitas Pemerintahan Desa / Kelurahan Dalam Memfasilitasi Proses Pengelolaan Pembangunan yang Partisipatif dan Demokratis	17 Kecamatan	2.000.000.000	BPM, DPU, BAPPEDA

KLASTER 3 (PROGRAM PEMBERDAYAAN BERBASIS USAHA MIKRO DAN KECIL)
Program Nasional	Jenis Transfer	Sasaran	Jumlah Penerima Manfaat	Jumlah Bantuan	Lembaga Pelaksana
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan		Perluasan Penerapan Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat yang Didukung Oleh Sistem Penanganan Pasca Panen dan Penyediaan Benih Serta Pengamanan Produksi yang Efisien Untuk Mewujudkan Produksi Tanaman Pangan yang Cukup dan Berkelanjutan	356 (Unit)	2.180.700.000	DIPETANAK
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan		Terwujudnya Agribisnis Hortikultura yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan		1.238.100.000	DIPETANAK
Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani		Pengembangan Sdm Pertanian, Melalui Pemberdayaan Sdm dan Kelembagaan Petani	13 (Nagari)	800.409.000	DIPETANAK
Program Daerah
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan				303.000.000	DIPETANAK, BP3KP
Progran Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan				25.000.000	DIPETANAK
Program peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan				70.000.000	DIPETANAK
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan				375.000.000	DIPETANAK
Program DAK Bidang Pertanian				5.779.584.700	DIPETANAK
Program Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani				793.200.000	DIPETANAK, BP3KP
Program Peningkatan Ketahanan Pangan & Diversifikasi Pangan				315.800.000	DIPETANAK

1.2        KAJIULANG KEBIJAKAN MENURUT BIDANG / SEKTOR

Setelah dilakukan kajiulang terhadap program penanggulangan kemiskinan  bersasaran (targeted) menurut kelompok program yang dijalankan di daerah, kemudian dilakukan kajiulang kebijakan menurut bidang/sektor. Kaji ulang kebijakan menurut sektor ini dilakukan untuk melihat ketidaksesuaian dan kekosongan-kekosongan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dari kebijakan yang selama ini dijalankan, baik berupa program dan kegiatan, anggaran maupun regulasi. Kaji  ulang dilakukan berdasarkan bidang/sektor sesuai dengan 5 sektor dalam analisis kemiskinan, yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur (prasarana) dasar, bidang ketenagakerjaan dan kewirausahaan, serta bidang ketahanan pangan.

Kejiulang ini merupakangap analysis antara kebijakan yang seharusnya dijalankan dengan acuan prioritas kebijakan dan intervensinya yang dihasilkan dari analisis data kemiskinan,  dengankebijakan yang ada yang sudah dijalankan selama ini, baik dari sisi program dan kegiatannya, relevansi dan efektivitas anggarannya, maupun regulasi yang ada.

1.3        KELEMBAGAAN

Kelembagaan penanggulangan kemiskinan di daerah (provinsi dan kabupaten/kota) menurut Perpres No. 15/2010 dan Permendagri No. 42/2010, adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) provinsi dan kabupaten/kota.

Kelembagaan ini menjalankan tugas dan fungsi utama dalam koordinasi dan pengendalian program-program penanggulangan kemiskinan di daerah. Kelembagaan ini merupakan bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan yang menggerakkan  strategi yang lain melalui instrument koordinasi dan pengendalian agarkebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang direncanakan danbersifat lintas sektor berjalan secara sinergis.

Instrumen  koordinasi dan pengendalian yang dapat dijalankan oleh TKPK antara lain:

1.    Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), dengan mengkoordinasikan penyusunannya TKPK dapat mendorong RPJMD lebih memprioritaskan penanggulangan kemiskinan dengan integrasi SPKD dalam RPJMD.

2.    Mengkoordinasikan penajaman perencanaan dalam Renstra SKPD, Renja SKPD dan perancangan RKPD.

3.    Rapat koordinasi.

4.    Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan di daerah.

5.    Penyusunan laporan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di daerah.

6.    Pengelolaan pengaduan masyarakat.