Salah satu yang mereka suarakan adalah menolak program Presiden Joko Widodo membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) menggunakan iuran pembayaran buruh untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. “Jokowi seperti merampok uang buruh,” kata koordinator aksi, Nanang Setiono, Jumat, 1 Mei 2015.
Menurut dia, dalam mewujudkan rusunawa, Jokowi berencana tidak menggunakan anggaran APBN tapi justru menggunakan 40 persen dana BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan uang simpanan buruh. Anehnya, ucap Nanang, rusunawa dibangun dari uang buruh tapi buruh harus menyewa. “Meski dibangun dari uang buruh, tapi nantinya aset rusunawa akan dimiliki pemerintah,” ujar Nanang.
Nanang sangat kecewa dengan rencana pemerintah tersebut. Pada peringatan Hari Buruh 2014, tutur dia, buruh dapat kado dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena menjadikan 1 Mei sebagai hari libur. “Jokowi belum memberikan kado ke buruh,” tutur Nanang.
Selain menolak pembangunan rusunawa menggunakan dana BPJS, para buruh menyuarakan berbagai aspirasinya, antara lainnya menolak upah murah, menuntut jaminan kesejahteraan yang masih jauh dari harapan, meminta penghapusan sistem kerja kontrak, dan menuntut agar Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei KHL direvisi.
Dalam momentum Hari Buruh, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak berada di kantornya. Politikus PDI Perjuangan tersebut ke Borobudur, Magelang, untuk memperingati Hari Buruh bersama para buruh di sana. (www.tempo.co)
No comments:
Post a Comment