Warga Sumedang Minta SBY Dengar Keluhan Masalah Jamkesmas dan Raskin

Berbagai persiapan menyambut kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Sumedang, Senin (3/2/2014) sudah dilakukan oleh pemerintah, dari pusat hingga kabupaten, terutama perbaikan jalan.

Contohnya, perbaikan jalan negara di ruas Jalan Prabu Gajah Agung /Bypass, Sumedang. Jalan yang sebelumnya rusak parah, berlubang dan bergelombang, kini sudah ditambal dengan aspal hingga rata kembali.

Dengan perbaikan jalan tersebut, membuat nyaman para pengendara serta pengguna jalan. Perbaikan jalan tersebut dilakukan Satker (Satuan Kerja) Balai Besar Penanganan Jalan (BPPJ) Wil. IV, Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) di Bandung.

“Jalan ini diperbaikinya kemarin,” kata salah seorang warga yang juga Ketua RW 13, Jalan Prabu Gajah Agung/Bypass, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, H. Karmin Sutarman ketika ditemui di rumahnya di pinggir Jalan Bypass, Minggu (2/2/2014).

Akan tetapi, dia menilai, perbaikan jalan tersebut jangan karena alasan menyambut kedatangan presiden atau pejabat tinggi saja. Perbaikan jalan tersebut, semata-mata dilakukan untuk kepentingan keselamatan, keamanan dan kenyamanan masyarakat, terutama para pengendara. Sebab, jalan rusak bisa menyebabkan kecelakaan kendaraan hingga mengancam keselamatan jiwa masyarakat.

“Keliru kalau perbaikan jalan hanya karena Sumedang akan kedatangan Pak SBY atau pejabat tinggi lainnya. Seharusnya, untuk kepentingan masyarakat banyak,” kata Karmin.

Menyinggung kedatangan Presiden SBY ke Sumedang, Karmin sangat berharap kunjungan SBY ke Sumedang bisa mendengar langsung berbagai keluhan masyarakat miskin tentang Jamkesmas (jaminan kesehatan masyarakat) dan penyaluran beras raskin (beras keluarga miskin). “Permasalahan Jamkesmas, banyak warga miskin yang seharusnya mendapatkan jaminan kesehatan, tapi kenyataannya tidak,” katanya.

Persoalan tersebut, karena pendataannya bukan oleh petugas RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga) yang tahu kondisi warganya, melainkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil). “Padahal, RT dan RW jauh untuk berbohong apalagi sampai korupsi. Terus terang, kalau bukan karena kepedulian terhadap warga, buat apa jadi ketua RT dan RW. Digaji juga tidak,” katanya.

Ketidakakuratan pendataan itu pun, kata Karmin, menyebabkan kendala dalam pembagian beras raskin (beras keluarga miskin). Di lingkungan warganya, jatah beras raskin yang diterimanya berkurang drastis. Bahkan pengurangannya dinilai tidak sebanding dengan menurunnya jumlah warga miskin.

“Dari asalnya 32 karung (per karung isi 15 kg), berkurang menjadi 13 karung, lalu dikurangi lagi menjadi 6 karung. Padahal masih banyak warga miskin yang membutuhkan. Sekali pun jumlah warga miskinnya menurun, tapi tidak sedrastis pengurangan jatah raskin. Karena jatah raskinnya sedikit, sehingga terpaksa penyaluran ke warganya dikurangi. Yang seharusnya setiap KK (kepala keluarga) kebagian 5 kg, jadi 5 liter. Bahkan pembagiannya digilir setiap bulan,” katanya.

Dengan kedatangan Presiden SBY ke Sumedang, Karmin mengharapkan presiden bisa mendengar keluhan dan keinginan masyarakat kecil, khususnya warga miskin yang membutuhkan bantuan dan pertolongan pemerintah. “Saya mewakili masayarakat, ingin agar Pak Presiden mendengar keluhan masyarakat yang di bawah (warga miskin-red),” ujarnya. (www.pikiran-rakyat.com)